Banjir saat ini semakin meluas dan mengerikan dampaknya, perlu juga ada himbauan kepada masyarakat dengan cara mengedukasi agar tidak membiarkan drainasenya tersumbat, atau dilakukan pengerukan secara berkala oleh Dinas. "PUPR harus punya tim pemantau dan pendata titik-titik rawan, jangan menunggu ada keluhan baru sibuk, dan baru bersikap, " papar Nurul lagi. 

Ditambah lagi masalah sampah, Nurul melihatnya ini murni kesahalan di DLHK. Mengapa lambat melakukan lelang jika masih ingin dipihak ketigakan. "Sehingga muncul masalah pula dulu baru sibuk, itu pun tidak selesai dibersihkan sampai saat ini, " ucapnya. 

Namun, masih menurut Nurul, jika ingin diswadayakan tentu kan harus lebih siap. "Artinya masalah sampah ini tidak boleh dianggap biasa, karena dampaknya menjadi luar biasa. Dan dampaknya pun seperti yang dirasakan saat ini, " tambahnya. 

Maka dari itu, karena masalah nya sudah sangat kompleks tentu, langkah yang tepat dilakukan Walikota adalah, melakukan evaluasi. "Jika memang kepala OPD tidak mampu menyelesaikan masalah dengan cepat malah menimbulkan berkurang nya kepercayaan publik ini di kami sarankan untuk diganti saja, kinerja dari DLHK kini menjadi sorotan, " tegasnya.

Nurul juga berharap ada warning terhadap DLHK dalam upaya mempercepat penyelesaian kasus sampah ini. 

Disampaikan Nurul, masalah banjir, ini berdampak pada kerusakan jalan, dan ini terjadi dihampir seluruh jalan kota. Sementara dampak sampah ini adalah terhadap kesehatan masyarakat. "Maka kami menantang dua OPD ini, PUPR dalam mengatasi banjir dan kerusakan jalan, serta DLHK penanganan sampah dalam wak 
tu sepekan ini paling lama selesai, jika tidak mampu, sebaiknya jangan memaksakan during, karena korbannya masyarakat, " tutupnya. 

Sumber : GN 1 /  Editor : ZULFIKRI SH