Mereka juga menyebarkan brosur yang berisikan tuntutan, antara lain, hentikan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Kedua, kurangnya perhatian dan implementasi pemerintah dalam menangani korban kekerasan. Ketiga, meminta Pemkab Rohul segera menyalurkan santunan kepada korban meninggal Covid-19 senilai Rp15 juta.

"Seharusnya sebagai kepala daerah, Bupati harus ikut berkontribusi mengambil kebijakan strategis menyelesaikan masalah ini. Oke, katanya sedang mengurus masalah perbatasan tapi kami kira tak logis sampai 2 bulan," cakap Muliyadi, Kordinator Aksi.

Para pengunjuk rasa juga meminta pihak Kejaksaan Negeri Rokan Hulu memeriksa Perjalanan Dinas Bupati Rokan Hulu. Mereka juga menyesalkan sikap DPRD Rohul sebagai lembaga Pengawas Pemerintah yang tidak mengkritisi terkait "hilangnya Bupati Rohul'.

"Kami minta Gubernur Riau, Mendagri, dan juga Presiden menegur Bupati Sukiman. Karena sudah dua bulan meninggalkan tanggung jawabnya," ujar Muliyadi.

Belum lama melakukan aksi, unjuk rasa ini didatangi pihak kepolisian dan Satpol PP. Karena tidak memiliki izin, Satpol PP terpaksa membubarkan aksi tersebut dengan menurunkan spanduk yang sudah terpasang dan menyerahkannya kembali ke para pengunjuk rasa.

Sumber : cakaplah.com /  Editor : ge