Kondisi ini lah yang menyebabkan, sampah tidak terangkut dari semua sumber sampah, sehingga membuat masyarakat terus mengeluh tentang tumpukan sampah ini. 

"Memang sebagian orang menilai ini masalah kecil, padahal pengaruhnya besar. Itu tadi, sampai sekarang masih ada tumpukan sampah," sebutnya. 

Politisi senior Partai Demokrat ini juga menyampaikan, selain ke pool armada, Komisi IV juga rencananya akan melihat TPA di Jalan Uka Panam, dan TPA Muara Fajar di Rumbai. 

TPA sampah di Jalan Uka tersebut diketahui, tempat pembuangan sampah yang dilakukan masyarakat secara mandiri, karena dilarang oleh pihak DLHK Pekanbaru, membuangnya di TPA Muara Fajar Rumbai. 

Sedangkan di TPA Muara Fajar Rumbai, memang tempat pembuangan akhir milik pemerintah. 

"Jadi kita pasti turun lah, tinggal mensingkronkan lagi jadwalnya," kata Sigit lagi. 

Sebelumnya,  Komisi IV DPRD Pekanbaru menguak, isi kontrak dua perusahaan pemenang lelang sampah di Kota Pekanbaru, PT Samhana Indah dan PT Godang Tua Jaya. 

Ternyata salah satu kontraknya berisikan, bahwa pengangkutan sampah oleh dua perusahaan tersebut, berasal dari sumber sampah. Legislator menilai, sumber sampah yang dimaksudkan, dari TPS. Bukan pengangkutannya dari rumah ke rumah warga. 

Kondisi ini lah yang menyebabkan, masih adanya tumpukan sampah, di beberapa titik di Kota Pekanbaru sampai saat ini.

Seperti diketahui, pengangkutan sampah zona I dikerjakan PT Godang Tua Jaya, dengan pagu anggaran Rp 22,897 miliar, nilai negosiasi Rp22,677 miliar. Zona I meliputi, Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Marpoyan Damai.

Sementara zona II dimenangkan PT Samhana Indah, dengan anggaran lelang sebesar Rp 21,609 miliar, nilai negosiasi atau penawaran kerja samanya Rp19,942 miliar. Zona II wilayah kerjanya Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Sail dan Kecamatan Tenayan Raya. 

Sumber : GN 1 /  Editor : ZULFIKRI SH