Pembahasan revisi Perda ini dilatarbelakangi, karena perkembangan Kota Pekanbaru sudah semakin pesat. Kondisi Ketertiban Umum Tahun 2002 lalu di Pekanbaru, tidak sama dengan sekarang. Jauh meningkat pesat, serta mengharuskan Perda tersebut direvisi. 

Dari beberapa item pasal yang direvisi, tambah Robin Eduar, yakni mengenai PKL (pedagang kaki lima) tidak boleh lagi berjualan di ruas jalan protokol. Lalu, penertiban gepeng harus dilakukan secara maksimal, serta tidak boleh lagi lempar tanggung jawab antara Satpol PP dengan Dinsos Pekanbaru. 

"Nanti juga akan diubah mengenai sanksi bagi pelanggar Perda ini. Namun nominalnya masih akan dibahas Pansus," tambah Politisi PDIP ini. 

Lebih lanjut dijelaskan Robin lagi, dalam Perda yang lama, hanya dimuat 29 pasal yang menyangkut Ketertiban Umum. Pada Revisi Perda ini, diusulkan penambahan pasal menjadi 53 pasal. 

"Tentunya kita akan kroscek pasal-pasal apa saja yang ditambah. Karena Perda lama kan hanya membahas Ketertiban Umum. Sekarang poinnya nambah mengenai Ketentraman Masyarakat. Ini lah yang akan kita singkronkan lagi dengan kondisi kekinian Kota Pekanbaru," terangnya. 

Setelah melakukan studi banding, langkah yang akan dilakukan Pansus DPRD Pekanbaru selanjutnya, membahas secara rinci mengenai pasal-pasal yang diusulkan, serta item yang menjadi rekomendasi Pansus. 

"Secepatnya revisi Perda ini kita sahkan. Kalau bisa Bulan Juli ini, lebih baik. Ini tergantung pembahasan dan support data dari Satpol PP dan Dinsos," sebutnya. 

Sumber : GN 1 /  Editor : ZULFIKRI