"Tapi dia mencontohkan, mengilustrasikan seperti PDIP bahwa dulu PDIP ada PDI dan PDIP. Kita sepakat kalau mau diilustrasikan seperti itu, tapi ya jangan pakai nama Demokrat. Saksi ahli bilang, ya sudah, kalau gitu pihak Moeldoko pakai inilah Partai Demokrat Baru, silakan biar hidup dua-duanya. Itu yang sangat menarik, Demokrat Agak Baru," ujarnya

Sementara kuasa hukum Demokrat lainnya, Heru Widodo, mengungkapkan dua keputusan Menkumham terkait SK AD/ART PD dari hasil kongres merupakan keputusan deklaratif. Sehingga, kata Mehbob, berdasarkan keterangan Lintong, SK tersebut sudah sesuai prosedur.

"Tadi ada satu juga hal yang diterangkan oleh ahli Lintong, ini kan yang digugat ini dua keputusan menteri yang mengesahkan hasil kongres yang memilih Mas AHY sebagai Ketum. Keputusan menteri ini merupakan keputusan deklaratif menurut ahli, jadi keputusan deklaratif ini diterangkan hanya menjalankan keputusan konstitutif, keputusan Kongres 2020," tuturnya.

"Tadi kita tanyakan, apabila tidak ada keberatan, tidak ada yang mempersoalkan tentang keputusan konstitutifnya, apakah keputusan menteri yang dua ini, yang deklaratif ini, dapat dikategorikan keputusan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik. Dijawab oleh ahli, sepanjang itu keputusan konstitutif, dua keputusan yang menjadi objek perkara itu sudah sesuai dengan prosedur wewenang," lanjutnya.

Lebih lanjut Heru mengatakan proses dikeluarkannya SK AD/ART oleh Menkumham sudah melalui proses panjang. Dia menyebut tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Menkumham atas dikeluarkannya SK tersebut.

"Apalagi ada mekanisme check and recheck, ini kan bukan hanya online. Diperiksa itu dokumen-dokumennya, panjang itu, dilakukan pemeriksaan, maka kemudian itu sudah dianggap putusan konstitutif. Putusan deklaratif ini berpijak pada konstitutif dan tidak ada penyalahgunaan kewenangan," imbuhnya.

Sumber : detiknews.com /  Editor : GN 1