"Kalau sudah pacu lari judulnya, nanti ada yang tersandung. Tersandung dalam arti kata, spek tidak sesuai, dilakukan pemeriksaan, akhirnya bermasalah dengan hukum," paparnya. 

Lebih lanjut disampaikan, bahwa harusnya di rentang waktu Januari 2022 dan Februari 2022, pelaksanaan kegiatan yang sudah ada mata anggarannya, sudah bisa dilaksanakan. 

Namun kenyataannya, OPD di Pemko Pekanbaru beralasan masih tersangkut dengan persoalan teknis. Seperti belum ada konsultan, belum ada perencanaan perhitungan volume dan alasan lain. 

"Harusnya perencanaan ril ini, sudah dilakukan dan dimasukkan di akhir tahun. Mana pengerjaan skala prioritas, anggota dan konsultan turun," pintanya. 

Masih buruknya pola kerja pegawai atau pejabat di OPD selama ini, harusnya dievaluasi. 

"Kalau tidak bisa bekerja, dan tidak mampu, ganti saja. Jangan dipaksakan mereka ada disitu lagi, karena bisa memburukkan citra," harapnya meminta. 

Sumber : GN 1 /  Editor : ZULFIKRI SH