Pelanggaran yang banyak dilakukan pemilik bangunan tersebut, di antaranya tidak membuat drainase atau parit yang layak, menyemen halaman bangunan (seharusnya memasang paving blok), menambah bangunan di depan ruko, serta pelanggaran lainnya. 

Menurut Politisi Senior Partai Demokrat ini, kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Sebab, selain membuat estetika jadi buruk, juga menjadi penyumbang banjir. Karena diketahui, air hujan tidak bisa menyerap ke tanah. 

"Jadi, kita soroti semuanya. Tidak hanya Ruko, tapi bangunan perumahan juga menjadi atensi. DMPTSP harus memastikan bangunan tersebut sesuai Perda. Termasuk juga developer yang membangun perumahan. Jika tidak, ini menjadi pemyumbang banjir. Karena aliran air tersumbat," terangnya. 

Lebih dari itu, Aidil Amri meminta, agar Satpol PP Pekanbaru benar-benar menegakkan aturan. Sebab selama ini, Satpol PP menegakkan Perda, hanya berdasarkan rekomendasi dari OPD terkait. 

Padahal, banyak yang melanggar di lapangan. "Kita minta lebih giat lagi merazia lagi bangunan yang tidak sesuai Perda. Harus ada perubahan pola kerja di tahun 2022 nanti. Kita ingin Kota Pekanbaru taat aturan," harapnya. 

Sumber : GN 1 /  Editor : ZULFIKRI SH