Legislator

LKPJ Walikota Tahun 2022 Masih Menyisakan PR, Ini Pandangan Fraksi di DPRD Pekanbaru

Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kota Pekanbaru Masni Ernawati serahkan berkas pandangan Fraksi kepada Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi

PEKANBARU - Ada banyak persoalan yang disampaikan anggota DPRD Kota Pekanbaru dalam agenda Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022, yang dilaksanakan di Balai Payung Sekaki, DPRD Kota Pekanbaru,Selasa (14/3).
Namun yang menjadi titik berat ialah, persoalan banjir, jalan rusak dan persoalan sampah. 

Tiga PR ini ialah yang dititipkan Gubri Syamsuar saat melantik Pj Wako Muflihun mulai mengambil alih tongkat pemerintahan pasca berakhirnya periodesasi Firdaus-Ayat 23 Mei 2022 lalu. Sampai saat ini tiga PR ini dipandang belum maksimal dan diminta untuk tetap menjadi perhatian Pemko. 

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST. Sementara Pemko diwakili Asisten II, Ingot Ahmad Hutasuhut beserta sejumlah Kepala OPD, Staf Ahli dan juga unsur Forkopimda.

Disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Victor Parulian, dia meminta Pemko Pekanbaru melalui dinas terkait untuk segera menyelesaikan pengerjaan proyek IPAL/SPALDT yang saat ini menjadi keluhan masyarakat. 

"IPAL harus segera diselesaikan, dan diawasi pekerjaannya. Masyarakat banyak terkena dampak akibat pengerjaan yang tak siap-siap, seperti polusi udara dan jalan-jalan rusak sehingga ini sangat mengganggu," tegas Victor.

Tidak hanya itu, Fraksi PDIP juga menyoroti persoalan banjir yang belum ditangani secara signifikan hingga kini. "Masalah banjir belum ada tindaklanjut dan titik-titik genangan itu semakin banyak, " ungkapnya. 

Selain itu juga mengenai pengelolaan pengangkutan sampah saat ini masih menjadi keluhan bagi masyarakat. "Ini fakta di lapangan, dan tahun depan kami minta untuk dikembalikan swakelola. Artinya peran masyarakat, RT RW dan kecamatan dan akan dikoordinir oleh DLHK," terangnya.

Untuk juru bicara Fraksi Hanura NasDem, Eri Sumarni juga memberikan catatan mengenai realisasi APBD Kota Pekanbaru tahun 2022. Yang mana, belanja daerah telah ditetapkan sebesar Rp 2,5 Triliun, namun hanya realisasi sebesar Rp 2,2 Triliun atau 94,5 persen.

"Kami beranggapan bahwa Pemko Pekanbaru belum secara maksimal melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2022," ungkapnya Eri.

Maka dari itu, Fraksi nya ingin mengetahui apa yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan belanja daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. 

Selain memberikan catatan, Fraksi Hanura Nasdem juga memberikan apresiasi kepada Pemko Pekanbaru yang telah berhasil meraih berbagai prestasi dan penghargaan di tahun 2022.

"Tentu kami mengapresiasi atas capaian kerja dari Pemko Pekanbaru pada tahun 2022 yang dibuktikan dengan program kerja yang tercapai. Bahkan, melampaui target," tuturnya.

Selanjutnya, pandangan dari Fraksi PAN, yang disampaikan Doni Saputra SH MH, mereka menyoroti kinerja dari PDAM Tirta Siak. Sebab, saat ini pelayanan dari perusahaan air tersebut dinilai masih buruk, dan perlu mendapatkan perhatian serius. 

"Pelayanan air bersih ini harus lebih diperhatikan lagi oleh Pemko Pekanbaru, masyarakat masih banyak yang komplain," ujarnya. 
Doni juga menyampaikan, berdasarkan informasi yang didapat perusahaan PDAM Tirta Siak ini mengalami kerugian sebesar Rp 17 Miliar. "Ini harus menjadi perhatian, " paparnya. 

Selain jtu, Fraksi PAN juga minta Pemko Pekanbaru untuk bisa segera memperbaiki jalan-jalan rusak dan berlubang. Begitupun, saluran-saluran drainase di pemukiman masyarakat.

"Kami meminta seluruh OPD untuk dapat menyusun anggarannya secara terstruktur agar penggunaannya bisa lebih efektif dan tepat sasaran," tegas Doni.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST mengatakan pandangan umum fraksi sudah disampaikan, dan menunggu jawaban dari Pemko yang segera akan diagendakan.

Pandangan Fraksi ini lanjutan dari agenda sebelumnya, yakni paripurna penyampaian LKPJ Kota Pekanbaru tahun 2022 yang telah disampaikan oleh Pj Walikota Muflihun, Senin (13/3) kemarin.

"Setelah pandangan umum fraksi ini, nanti akan ada jawaban dari pemerintah terkait pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Kota Pekanbaru tahun 2022. Insya Allah, kita jadwalkan lebih kurang seminggu lagi," pungkas Sabarudi. 

Politisi PKS ini juga mengungkapkan, secara garis besar masing-masing fraksi DPRD Kota Pekanbaru menyoroti terkait persoalan banjir, sampah dan jalan rusak dan berlubang yang belum diselesaikan dengan baik. "Mudah-mudahan di tahun ini bisa terselesaikan dengan baik," tuturnya. 

Sementara itu Asisten II Ingot Ahmad Hutasuhut  menyampaikan ucapan terima kasih atas pandangan Fraksi-fraksi DPRD Kota Pekanbaru ini menjadi atensi Pemko untuk dijawab pada paripurna berikutnya, paripurna jawaban Pemko. 


Tulis Komentar