Sementara dalam poin ketiga disebutkan bahwa administrasi pengunduran diri (Pj Gubernur/Pj Walikota/Pj Bupati, red) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 40 hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon kepala daerah.

Sedangkan dalam poin enam, disebutkan bahwa pelaksanaan pelantikan Penjabat Gubernur/bupati/walikota pengganti (penjabat yang mundur karena maju pilkada, red), dilaksanakan paling lambat 1 hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon.

Terkait perihal tersebut, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Indra mengaku telah mendapat salinan SE Mendagri itu. Dimana inti dari poin tersebut agar Pj kepala daerah yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah harus menyampaikan usulan pengunduran diri.

"Jadi 40 hari atau 17 Juli surat usulan harus disampaikan ke Mendagri. Namun pengunduran 1 hari sebelum pendaftaran calon, sedangkan pendaftaran calon ke KPU tanggal 27 Agustus," katanya, Ahad (19/05/2024).

Indra mengatakan, di Riau sendiri terdapat empat daerah yang diisi oleh Pj kepala daerah yakni, Pj Walikota Pekanbaru, Pj Bupati Kampar 
dan Pj Bupati Indragiri Hilir. Termasuk Pj Gubernur Riau.

"Kalau Pj kepala daerah ingin maju sebagai bakal calon kepala daerah, maka harus mengikuti aturan yang berlaku. Sejauh ini apakah sudah ada Pj kepala daerah di Riau yang menyatakan ingin maju? Tentu kalau ada mereka harus mengajukan surat pengunduran diri sesuai surat edaran menteri itu," katanya.**

 

Sumber : cakaplah /  Editor : GN 1