PEKANBARU - Program berobat gratis yang menjadi andalan Pj Walikota Pekanbaru terdahulu, Muflihun, S.STP., M.AP., kini terancam mati suri. Masyarakat Pekanbaru yang sebelumnya dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC), kini mengeluhkan kesulitan yang signifikan.

Mia (40), salah seorang warga Pekanbaru, mengungkapkan kekecewaannya karena tidak dapat lagi mengaktifkan UHC melalui Puskesmas setempat. "Alasan dari pihak Puskesmas, mereka sudah berhari-hari tidak dapat mengakses program ini ke BPJS. Bahkan, banyak antrian masyarakat yang tertunda BPJS-nya tidak bisa diproses," keluhnya.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan masa kepemimpinan Muflihun, yang sangat tegas dalam mengawal program UHC. Kala itu, Muflihun bahkan mengancam akan mengganti Kepala Puskesmas yang tidak mampu menjalankan program ini. Namun, setelah pergantian kepemimpinan Pj Walikota Pekanbaru kepada Risnandar Mahiwa SSTP MSi, kekhawatiran masyarakat akan terhentinya program BPJS Kesehatan mulai terbukti.

Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Aidil Amri, membenarkan bahwa masalah ini tidak hanya terjadi di satu Puskesmas, melainkan hampir di seluruh Puskesmas di Pekanbaru. "Di Puskesmas Rumbai juga sama, pihak Puskesmas tidak dapat mendaftarkan masyarakat untuk menggunakan UHC," ungkapnya.

Lebih memprihatinkan lagi, saat ini hanya masyarakat dengan kondisi kesehatan parah yang dapat dilayani melalui UHC dan langsung dirawat di UGD. Sementara itu, mereka yang sakit ringan seperti flu dan pilek tidak lagi dapat mengakses layanan gratis ini.

Menanggapi situasi ini, Aidil menyatakan akan melakukan inspeksi mendadak ke beberapa Puskesmas dalam waktu dekat untuk mengungkap akar permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam program prioritas pemerintah Pekanbaru ini.

Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah (JKPB) atau UHC ini sebelumnya menjadi salah satu program unggulan yang terus dimanfaatkan oleh masyarakat Pekanbaru. Namun, dengan adanya kendala yang muncul saat ini, masyarakat berharap agar pemerintah dapat segera mengatasi masalah ini dan mengembalikan akses layanan kesehatan gratis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Sumber : GN 1 /  Editor : GN