“Masyarakat bingung. Kalau TPS tidak ada, ya sampah mau dibuang ke mana? Ini jadi masalah besar, apalagi di wilayah yang luas seperti Rumbai,” tambahnya.

Ke Mana Rp 9 Miliar Anggaran Sampah?

Sorotan Zulkardi tidak berhenti pada minimnya fasilitas TPS. Ia juga mempertanyakan alokasi anggaran sebesar Rp 9 miliar yang disebutkan diperuntukkan bagi sistem pengelolaan sampah di Rumbai.

“Anggaran Rp 9 miliar ini untuk apa kalau TPS saja tidak ada? Kita tanyakan, tapi DLHK tidak punya data pendukung. Jadi uang sebanyak itu dikemanakan?” tegas Zulkardi.

Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya mencakup pemungutan sampah hingga pengadaan mobil angkutan. Namun, dengan tidak adanya TPS, ia mempertanyakan efektivitas penggunaan dana tersebut.

Saran untuk DLHK

Zulkardi mendesak DLHK untuk segera melakukan pendataan jumlah TPS di setiap kecamatan, termasuk di Rumbai. Ia juga meminta agar DLHK memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat melalui lurah, camat, hingga ketua RT dan RW tentang lokasi TPS yang ada.

“Kalau ada data TPS, informasikan ke masyarakat. Ini loh tempat pembuangan sampahnya. Selama ini tidak ada sosialisasi sama sekali. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan, apalagi dengan anggaran sebesar ini,” tutupnya.

Sumber : ZULFIKRI SH /