Tengku Deny menegaskan, uang pajak yang dibayar masyarakat seharusnya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan kota. Namun dalam banyak kasus, pajak itu justru diselewengkan.

"Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi pengkhianatan terhadap amanah publik," tegasnya.

Lebih jauh, ia menyebut penyegelan dilakukan sebagai bentuk peringatan keras, bukan untuk mematikan usaha. Tujuannya adalah mendorong para pelaku usaha agar taat aturan dan jujur dalam menjalankan kewajibannya.

"Bapenda akan terus menjaga hak masyarakat, menegakkan keadilan pajak, dan mengamankan PAD demi kesejahteraan bersama," lanjutnya.

Untuk itu, Pemko, kata Deny, mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan kejanggalan dalam pembayaran pajak di tempat usaha.

Sumber : cakaplah.com /  Editor : Naufal