GILANGNEWS.COM - Di tengah gegap gempita proyek strategis nasional Tol Trans Sumatra, kisah pilu datang dari Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar. Alih-alih merasakan manfaat pembangunan, warga di sana justru seperti ditampar oleh realitas pahit “habis manis, sepah dibuang”.

Jalan Pemuda merupakan akses utama warga untuk keluar masuk desa, selama puluhan tahun kini terbelah, dan dipenuhi tiang pancang beton. Jalan yang dulunya lurus, kini dibuat berliku demi menyangga jalan tol. Bahkan lebih ironis, sirtu yang dulu ditimbun sebagai akses truk pengangkut material kini justru dikorek kembali oleh kontraktor. Alasannya? Dipindahkan untuk menimbun lokasi lain.

“Sakit hati kami. Jalan yang sudah dipakai warga, sudah enak dilalui, tiba-tiba dikorek lagi. Sekarang malah banjir. Air sampai selutut,” ujar Sudarmaji, salah satu warga dengan nada getir.

Padahal, sebelum proyek tol melintas, kawasan ini tak pernah mengalami banjir. Kini, karena penggalian tersebut, air tergenang dan warga kesulitan beraktivitas. Sirtu yang sempat diambil memang telah dikembalikan, namun tidak dengan tinggi yang sama dan tentu saja, tidak dengan rasa hormat terhadap hak rakyat

Kemarahan warga makin memuncak saat melihat tiga puluh tiang pancang raksasa berdiri tegak di tengah jalan utama. Jalan Pemuda yang memiliki lebar enam meter itu kini terbelah oleh beton tanpa ampun. Truk-truk besar sulit melintas, dan kendaraan harus memutar jauh untuk akses keluar masuk.

Robin Eduar, Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru yang juga merupakan warga Desa Karya Indah, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap pelaksana proyek, PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI).

“Kami sudah sampaikan, tolong tiang pancang itu digeser dari tengah jalan. Tapi tidak digubris. Sekarang sudah dicor, tidak bisa lagi digeser. Ini bentuk pembangkangan terhadap suara rakyat!” tegas Robin.

Menurutnya, Jalan Pemuda adalah jalan vital yang telah eksis jauh sebelum proyek tol hadir. Jalan ini bahkan merupakan hasil hibah dari masyarakat untuk masyarakat. Namun kini, keberadaannya seperti tak dihitung. Saat pengembangan jalan dibutuhkan di masa depan, Jalan Pemuda terpaksa harus ‘menunduk’ lewat kolong jembatan tol yang hanya setinggi 3 meter — terlalu rendah untuk banyak kendaraan besar.

“Kalau jalan ini nanti terputus, siapa yang bertanggung jawab? Ini jalan rakyat, bukan milik kontraktor,” tambah Robin.

Warga mendesak agar pihak tol segera memberikan penjelasan resmi dan konkret. Mereka menolak didiamkan dan ditindas atas nama pembangunan. Proyek infrastruktur tak boleh berjalan dengan cara merampas hak masyarakat dan menutup mata atas penderitaan di bawahnya.

Jalan Pemuda adalah simbol gotong royong, akses pendidikan, ekonomi, dan sosial. Mengorbankannya demi sepotong tol tanpa kompromi adalah bentuk arogansi pembangunan yang menyinggung keadilan sosial.

Sumber : ZULFIKRI SH /