Sejumlah Guru Bantu Provinsi di Kampar Terancam Tak Terima Gaji

PEKANBARU, GILANGNEWS.com - Disaat guru bantu lain bergembira bakal menerima haknya, di sisi lain, sebagian guru bantu terancam tak lagi menikmati gaji sebagai guru bantu Provinsi Riau karena amburadulnya pendataan guru bantu. Saat ini diduga ada kesalahan data yang dimasukkan petugas di masing-masing sekolah.

Ketua Forum Guru THL Kabupaten Kampar Didin Syafrudin Rabu (3/5/2017) mengungkapkan, pemutusan gaji guru bantu ini karena para guru bantu yang bertugas di Kabupaten Kampar tidak cukup jam mengajarnya, minimal 7 jam perminggu. Aturan minimal jam belajar ini sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Riau 27 April 2017 lalu.

Didin menyebutkan, dari laporan yang ia terima dari guru bantu yang juga tergabung di Forum Guru THL Kabupaten Kampar, mereka para guru bantu bahkan jam mengajarnya lebih dari 7 jam perminggu. "Hanya karena kesalahan data yang dimasukkan petugas di masing-masing sekolah status mereka sebagai guru bantu yang telah mengabdi bertahun-tahun langsung hilang," ungkap Didin.

Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan fakta, guru bantu ini jam mengajarnya cukup bahkan lebih dari jumlah minimal. "Pendataannya sangat amburadul. Para guru bantu telah menanyakan langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau tapi mereka tetap tak menerima, menyalahkan dan melemparkan kesalahan kepada pihak sekolah," beber Didin.

Para guru bantu juga merasa keberatan karena Dinas Pendidikan Riau menyampaikan solusi bagi yang tidak lagi mendapat gaji sebagai guru bantu maka digaji melalui dana Bantuan Operasional Daerah (BOSDa). Namun Didin menyebutkan, jika honor guru bantu ini diambil dari BOSDa maka jumlahnya jauh dari layak hanya sekitar Rp 400 ribu sebulan, sementara sebelumnya mereka telah menerima gaji sesuai Upah Minimum Provinsi.

Selaku Ketua Forum Guru THL Kampar Didin merasa miris dan sangat kecewa karena guru bantu ini menggantungkan hidup dari honor yang diterima dari Pemprov Riau sejak beberapa tahun lalu dan ini adalah sumber menafkahi keluarga mereka.

"Banyak yang makan dari situ, tak ada yang lain diharapkan mereka dan mereka telah mengabdi bertahun-tahun, hanya gara-gara pendataan online itu mereka diputus. Pemerintah pusat saja beri perhatian guru di daerah, namun di daerah, karena kesalahan data, masalah teknis habis masa depan para guru ini," imbuh Didin.

Kebijakan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini juga dinilai keliru sehingga menyebabkan nasib guru bantu terkatung-katung. "Para guru yang telah jelas-jelas pengabdiannya dizalimi, kecuali kalau mereka tak ngajar ialah dikatakan fiktif," ucapnya. ***