"Sebenarnya lokasi ini dijadikan parkir bagi warga yang mengunjungi mal SKA. Harusnya pihak mal SKA yang bertanggung jawab," tegas Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Jhon Romi Sinaga SE, Senin (21/5/2018) kepada wartawan.

Politisi PDI-P ini juga heran, kenapa lokasi tersebut dijadikan titik parkir resmi oleh Dishub Pekanbaru.

Padahal, lokasi tersebut, termasuk bahu jalan, yang seharusnya menjadi milik pejalan kaki.

Bahkan di jalur tersebut harusnya dibangun trotoar.

Bukan sebaliknya disiapkan lokasi parkir motor atau mobil.

Kondisi tersebut juga memengaruhi kemacetan di kawasan tersebut.

Apalagi di saat pembangunan fly over.

"Awalnya tujuannya baik. Tapi terus menerus merugikan masyarakat. Entah siapa yang mengusulkan, lalu diresmikan pula oleh Dishub. Kan kacau jadinya. Kita minta dievaluasi lagi lah. Jika perlu panggil pihak mal SKA, untuk menyiapkan lokasi parkir baru," tambah Jhon Romi lagi.

Tidak hanya di titik samping mal SKA itu saja, lanjut Jhon Romi, tapi di beberapa lokasi lainnya, yang menyebabkan kemacetan dan memakan bahu jalan, ditiadakan saja parkirnya.

Seperti halnya di sepanjang Jalan Tuanku Tambusai, depan BRI, serta perkantoran lainnya.

Seharusnya, pihak bank dan kantor yang bersangkutan yang menyediakan lokasi parkir. Bukan justru bahu jalan yang dikorban.

"Kalau tujuannya untuk menambah PAD, tidak lantas merugikan hak pengendara. Makanya, ini kita minta ditindaklanjuti Dishub. Masyarakat pengendara sudah banyak yang protes," tegasnya lagi.

Sebelumnya, seorang warga bernama Maldi, menjadi korban jukir yang meminta uang parkir motor Rp 2.000 di samping SKA, pada Jumat pekan lalu.

Beberapa waktu sebelumnya, warga lainnya juga pernah dimintai uang parkir melebihi dari aturan.

Kepala UPTD Parkir, Dishub Kota Pekanbaru, Bambang Armanto, mengaku pihaknya menindaklanjuti keluhan warga tersebut. Bahkan pihaknya langsung turun ke lapangan.

Sumber : tribunpekanbaru.com /