SBY lebih dahulu menerima Prabowo dan jajaran pengurus Gerindra, pada Selasa (24/7) malam. Kemudian Presiden keenam RI itu menerima Zulkifli dan jajaran pengurus PAN, pada Rabu (25/7) malam.
SBY mengatakan pertemuan dengan Prabowo dan Zulkifli itu untuk membicarakan masalah koalisi pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
Di tengah jumpa pers bersama kedua ketua umum itu, SBY menyinggung ganjalan berkoalisi dengan partai pendukung pemerintah.
Menurut SBY, Presiden Joko Widodo kerap mengajak dirinya untuk bergabung dalam koalisi menghadapi Pilpres 2019.
"Pak Jokowi berharap Demokrat berada di dalam (koalisi). Tapi juga sadar ada hambatan dan rintangan. Tidak perlu saya jelaskan secara detail," kata SBY usai bertemu dengan Prabowo.
Sehari setelahnya, SBY baru menyampaikan secara gamblang salah satu hambatan berkoalisi dengan partai pendukung pemerintah adalah hubungan dirinya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang belum membaik sejak 'perang dingin' pada 2003 silam.
"Hubungan saya dengan Ibu Megawati, saya harus jujur, memang belum pulih, masih ada jarak. Ikhtiar untuk saya bisa menjalin komunikasi mungkin saya lakukan selama sepuluh tahun," kata SBY.
Pernyataan SBY tersebut dinilai menjadi bagian strategi politik yang dimainkan mantan Kepala Staf Sosial Politik ABRI itu dalam menghadapi pesta demokrasi lima tahunan kali ini. Strategi SBY itu pun tak salah bila dilakukan dalam dunia politik.
"Secara politik kan boleh-boleh saja, dan sah sah saja. Menciptakan pencitraan dalam konteks politik Indonesia, ketika dizalami menjadi bahan simpati masyarakat. Ya kan," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin kepada wartawan, Jumat (27/7).
Ujang menilai langkah tersebut merupakan bagian dari kecerdasan berpolitik SBY selama ini. Meskipun, kata Ujang, lawan-lawan politik pensiunan jenderal bintang empat ini tak menyukai gaya politik seperti itu.
"Tapi secara politik itu boleh-boleh saja, melakukan apa pun masih dalam koridor hukum dan undang-undang," ujarnya.
Ujang mengatakan 'perang dingin' SBY dengan Megawati memang menjadi salah satu penghalang bagi Demokrat masuk dalam partai koalisi pendukung Jokowi, yakni PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura.
Menurut dia, bila SBY dan Megawati tak melakukan rekonsiliasi bakal sulit bagi Partai Demokrat untuk masuk dalam barisan PDIP dan kawan-kawan.
"Faktor yang belum tuntas sampai hari ini lah yang menjadi ganjalan ketika Demokrat atau SBY ingin berkoalisi dengan pemerintah," tuturnya.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar berpandangan pernyataan yang dilontarkan SBY saat jumpa pers bersama dengan Prabowo maupun Zulkifli untuk mengirim pesan bahwa Demokrat masih terbuka dengan koalisi yang dipimpin Gerindra atau PDIP.
"Menurut saya itu sesungguhnya (SBY) ingin memberikan alasan bahwa hari ini Demokrat punya harga tawar, punya bargaining position terhadap persoalan ini (koalisi Pilpres 2019)," kata Idil dihubungi terpisah oleh wartawan, Jumat (27/7).
'Konflik' di antara kedua pemimpin partai politik ini mulai tercium pada akhir 2003 ketika SBY memutuskan maju untuk bersaing dengan Megawati dalam Pilpres 2004.
Saat itu SBY masih menjabat Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) di era Presiden Megawati. Ia lantas sering tampil di televisi untuk sosialisasi pemilu. Megawati kecewa karena SBY seharusnya mundur dari jabatan Menkopolkam.
Suami Megawati, almarhum Taufiq Kiemas, kemudian angkat suara kala itu. Ia menyebut SBY sebagai 'anak kecil' karena dianggap tak berani bicara langsung dengan Megawati ketika tak diajak rapat kabinet. SBY justru berkoar di media massa.
Pernyataan Taufiq itu memunculkan simpati banyak orang kepada SBY sebagai pihak yang 'terzalimi'. Nama SBY terus meroket hingga akhirnya bersama Jusuf Kalla memenangkan Pilpres 2004 mengalahkan Megawati yang juga maju sebagai capres petahana bersama Hasyim Muzadi..
Hubungan 'panas dingin' Megawati dan SBY terus berlanjut. Megawati tak pernah menghadiri setiap undangan dari SBY, setiap acara upacara 17 Agustus, termasuk saat Indonesia menjadi tuan rumah Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika pada 2005.
Baru pada upacara 17 Agustus 2017 lalu, Megawati dan SBY bersama-sama hadir. Mereka berdua sempat bersalaman hingga foto bersama dengan Jokowi-JK.
Mendongkrak AHY
Di sisi lain, Idil mengungkapkan gaya SBY tersebut merupakan salah satu cara untuk mendongkrak nama putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Apalagi, kata Idil mantan Kasdam DKI Jakarta itu kerap mengajak AHY dalam setiap pertemuan dengan pemimpin partai.
"Kita tahu Demokrat hanya memberikan satu nama alternatif si AHY untuk menjadi calon wakil presiden. Itu lah yang kemudian ingin diangkat," ujarnya.
Menurut Idil, salah satu tawaran Demokrat untuk bergabung, baik dengan koalisi Jokowi ataupun Prabowo adalah menempatkan AHY sebagai calon wakil presiden.
Idil bahkan menyebut bila tawaran SBY itu tak diakomodir, Demokrat bakal tak masuk dalam koalisi manapun seperti Pilpres 2014.
"Prediksi saya agak sulit Demokrat masuk Jokowi karena di luar soal konflik yang terjadi antara SBY dan Mega, Jokowi sudah punya nama di luar AHY. Jadi saya kira agak sulit," kata dia.
Di sisi lain, melihat telah solidnya koalisi Jokowi, Ujang mengatakan bahwa AHY masih memiliki peluang untuk dilirik Prabowo sebagai pendampingnya dalam perebutan kursi RI 1 kali ini.
Apalagi, kata Ujang Prabowo menyatakan terbuka memilih AHY bila namanya masuk dalam pembahasan dengan partai koalisi pengusungnya.
"Kalau saya baca arah koalisi, kelihatannya Prabowo akan berpasangan dengan AHY. Saya melihatnya begitu. Karena bagaimana pun penting bagi Prabowo dan AHY," kata dia.
Tulis Komentar