Pusat tak Sanggup Bayar Utang Rp 2,6 Triliun, Warga Riau Merana
GILANGNEWS.COM - Anggota DPRD Riau dari Fraksi PKS, Markarius Anwar, kecewa dan menyayangkan kenapa hingga kini Pemerintah Pusat dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo belum membayarkan utang Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) dan pajak air permukaan Rp 2,6 triliun ke Pemerintah Provinsi Riau.
Menurut anggota Komisi IV ini, sejumlah aspirasi masyarakat selama ini sudah diperjuangkan wakil rakyat tidak bisa terealisasikan.
"Pokok pikiran (Pokir) saya saja tidak jalan, begitu juga dengan anggota Dewan lainnya, kita maunya itu dilaksanakan tapi pakai uang siapa?," ungkap mantan anggota DPRD Pelalawan ini, Jumat, 19 Oktober 2018.
Diakui politisi kerap disapa Eka ini, seluruh OPD Pemprov Riau kesulitan melaksanakan programnya. Alasannya, asumsi pendapatan meleset dari perencanaan.
Tulis Komentar