Iman menjelaskan pemerintah menerapkan strategi mempertahankan dan meningkatkan akses pasar tradisional sembari memperluas akses ke pasar nontradisional guna mengembangkan perdagangan internasional. "Kami mendorong transformasi struktur ekspor dari berbasis komoditi ke produk dan jasa bernilai tambah guna meningkatkan tangga supply chains (rantai pasok)," imbuhnya.

Pemerintah juga menargetkan pasar secara spesifik dan menghindari kebijakan bermasalah. Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, ada sembilan perundingan dagang yang telah diratifikasi dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) maupun undang-undang. 

Kesembilan perundingan dagang tersebut meliputi; UU No. 17 Tahun 2017 tentang WTO Trade Facilitation Agreement, Perpres No. 34 Tahun 2018 tentang MoU Indonesia-Palestina, Perpres No. 108 Tahun 2018 tentang First Protocol to Amend the Agreement establishing The Asean-Australia-New Zealand FTA, dan Perpres No. 109 Tahun 2018 tentang Agreement on Trade in Services under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and Republic of India.

Selain itu, Jokowi juga sudah mengesahkan Perpres No. 110 Tahun 2018 tentang ASEAN Agreement on Medical Device Directive, Perpres No. 111 Tahun 2018 tentang Third Protocol to Amend Trade in Goods under the Framework on Comprehensive Economic Cooperation and Certain Agreements  under between ASEAN and People's Republic of China, Perpres No. 113 Tahun 2018 tentang Protocol to Implement the Ninth Packages of Commitment under the ASEAN Framework Agreements on Services, dan Perpres No. 114 Tahun 2018 tentang Protocol to Amend the Preferential Trade Agreement between the Government of Republic of Indonesia and Pakistan.

Sumber : CNN Indonesia /  Editor : Cindy Claudia Lenanda