Kejati Riau Periksa 5 Saksi Dugaan Korupsi Kebun Sawit Kuansing

Rabu, 13 Maret 2024 | 22:29:55 WIB

PEKANBARU - Tim Jaksa Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau memeriksa 5 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Para saksi itu berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Saksi yang diperiksa sudah 5 orang dari kalangan Pemkab Kuansing, bagian aset," ujar Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Imran Yusuf, Rabu (13/03/2024).

Imran Yusuf mengatakan, proses pemeriksaan saksi-saksi masih terus berjalan. Selain 5 orang saksi tersebut, pihaknya masih mengagendakan pemeriksaan saksi lainnya.

Baca Juga Gubernur Riau Soroti Kasus Keracunan MBG di Daerah Lain, Pastikan Aman di Riau

"Dalam waktu dekat terjadwal 4 orang akan dimintai keterangan. Warga sekitar lokasi," kata Imran Yusuf.

Penyelidikan kasus ini dilakukan Kejati Riau sejak pertengahan tahun 2023 lalu. Sejumlah pihak dipanggil untuk diklarifikasi. Setelah rampung, pada medio Februari 2024 dilakukan gelar dan penanganan kasus ditingkatkan ke penyidikan.

Sebelumnya, Imran Yusuf menyebut dugaan korupsi terjadi medio 2002 sampai 2012. Ketika itu, Pemkab Kuansing menggelontorkan anggaran sekitar Rp14 miliar sampai Rp16 miliar rupiah.

Anggaran untuk membangun perkebunan kelapa sawit di salah satu desa di Kota Jalur tersebut. Alasan ketika itu, ninik mamak di sana menganggap kalau wilayah itu tidak dijaga maka tanah ulayat akan dirambah oleh kabupaten lain.

Lahan itu berbatasan dengan Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya. Untuk kejelasan batas wilayah,ninik mamak meminta Pemkab Kuansing untuk membangun perkebunan kelapa sawit.

Dari total anggaran itu, sebut Imran, terealisasi pembangunan kebun hampir 500 hektare. Tujuan lain dari pembangunan kebun sawit itu agar ada penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuansing.

"Ternyata dalam pengelolaannya tidak ada penambahan PAD. Sekarang kebun itu tidak jelas pengelolaannya. Dikelola sekelompok orang. Seharusnya (hasilnya) masuk menjadi PAD," jelas Imran Yusuf.

Tanah adat yang diserahkan ninik mamak tidak dilakukan pencatan aset oleh Pemkab Kuansing. "Yang tercatat sebagai aset itu pohon sawitnya," kata Imran Yusuf.

Dalam pengusutan perkara, tim penyelidik telah berkoordinasi dengan auditor pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau.**

Kejati Riau Periksa 5 Saksi Dugaan Korupsi Kebun Sawit Kuansing

Berita Lainnya

GMP Nilai Aswas Kejati Riau Tidak Kooperatif, Akan Laporkan ke Jamwas Kejagung RI

Besok, Polda Riau Lakukan Autopsi Jenazah Antoni Tampubolon yang Diduga Tewas Tak Wajar di Tapung

GMP Desak Kejati Riau Tegas Usut Dugaan Korupsi Ida Yulita Susanti

Kejari Pastikan Proses Hukum Ida Yulita Susanti Jalan Terus, GMP: Kami Akan Kawal Sampai Tuntas

Kasus Mandek, Massa Desak Kejari Tersangkakan Ida Yulita Susanti: ‘’ Hukum Jangan Tumpul ke Atas!’’

Muflihun Konsultasi ke KPK, Siap Bongkar Dugaan Korupsi di DPRD Riau

Terkini

Pemko Pekanbaru Operasikan Simpang Baru Tuanku Tambusai–Jalan Paus, Kemacetan Berkurang

PUPR-PKKP Riau Diminta Segera Rampungkan Pendataan dan Perbaikan Jalan Provinsi di Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Tantang DLHK Ubah Pola Sampah 2026: Bukan Lagi Angkut Lalu Buang

Kontrak PT SPP Berakhir, Pemko Pekanbaru Amankan Aset Danau Bandar Kayangan

Pelaku Jambret di Tampan Pekanbaru Kabur ke Sumbar, Akhirnya Ditangkap Polisi

Harga CPO Riau Awal 2026 Fluktuatif namun Cenderung Menguat

Program MBG Pekanbaru Diperluas, 165 Ribu Peserta Didik Masih Belum Terjangkau

Simpang Pasir Putih Pekanbaru Rusak Parah, Jalan Berlubang Picu Macet dan Bahaya Kecelakaan

Bea Cukai Pekanbaru Amankan 160 Juta Batang Rokok Ilegal, DPRD Minta Pengawasan Ditingkatkan

Flyover Simpang Garuda Sakti Pekanbaru Segera Dibangun, Pemprov Riau Mulai Bebaskan Lahan 2026