GILANGNEWS.COM – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Kulim yang digelar di Kantor Camat Kulim pada Kamis, 13 Februari 2024, menyisakan tanda tanya besar bagi masyarakat setempat.
Meski dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru, seperti Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Disdaldukkb, serta perwakilan lurah, ketua LPM, dan forum RTRW se-Kecamatan Kulim, tak satu pun anggota DPRD Pekanbaru dari Daerah Pemilihan (Dapil) III yang tampak dalam forum penting ini.
Ketidakhadiran para legislator yang seharusnya menjadi jembatan aspirasi rakyat ini sontak menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.
Momen dramatis terjadi saat perwakilan Bappeda Kota Pekanbaru, Dodi Rinaldi ST, menanyakan keberadaan anggota DPRD dalam acara tersebut.
Respons masyarakat pun seragam: “Di Kecamatan Kulim ini tidak ada satu pun anggota DPRD yang berasal dari sini, semuanya dari Kecamatan Tenayan Raya.”
Ketua LPM Kecamatan Kulim, Afrizal AN, tak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Menurutnya, dari delapan anggota DPRD Pekanbaru yang mewakili Dapil III (Tenayan Raya-Kulim), tak satu pun berasal dari Kulim. Padahal, kecamatan ini terdiri dari lima kelurahan dengan total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 40.234 suara.
“Ya, akhirnya beginilah nasib Kecamatan Kulim. Ketika tidak ada warga yang duduk di kursi DPRD, maka acara Musrenbang yang seharusnya menjadi wadah memperjuangkan aspirasi masyarakat di legislatif, hanya berakhir sebagai catatan tanpa tindak lanjut yang jelas,” ungkap Afrizal dengan nada getir.
Musrenbang merupakan forum strategis bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pembangunan. Namun, absennya perwakilan DPRD menimbulkan kekhawatiran akan nasib ratusan usulan yang diajukan.
Dari infrastruktur hingga layanan publik, masyarakat Kulim kini mempertanyakan siapa yang akan memperjuangkan kepentingan mereka dalam sidang anggaran DPRD Pekanbaru.
Kecamatan Kulim yang terus berkembang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari peningkatan akses jalan, perbaikan drainase, hingga masalah layanan kesehatan dan pendidikan.
Tanpa dukungan dari legislatif, akankah harapan masyarakat Kulim hanya menjadi wacana yang terpinggirkan? Ataukah ini justru menjadi alarm bagi warga untuk lebih cermat dalam menentukan wakil mereka di parlemen pada pemilu mendatang?