Penundaan Pemilihan RT/RW Bikin Warga Resah, DPRD Desak Pemko Cabut SE Kontroversial yang Kangkangi Perda

Senin, 04 Agustus 2025 | 13:20:04 WIB

Syafri Syarif SE Ketua Pansus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) DPRD Pekanbaru

GILANGNEWS.COM – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali menjadi sorotan tajam. Surat Edaran (SE) Nomor 10/SETDA-TAPEM/647/2024 yang diteken oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah, Zarman Candra, SSTP, M.Si, pada 20 Desember 2024, menuai gelombang keresahan dari masyarakat.

Pasalnya, surat tersebut memerintahkan penundaan pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang masa jabatannya telah habis, serta membatalkan panitia pemilihan yang sudah terbentuk di berbagai kelurahan.

Di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin mendesak, kebijakan ini dinilai mencederai rasa keadilan warga. Struktur RT/RW yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat, kini mandek. Warga pun kehilangan pegangan.

Baca Juga Sebelum Sidang, Fifi Lety Indra Beberkan Fakta Tersembunyi soal Ahok

Baca Juga Jaksa sebut sikap ahok merasa paling benar

“Ini keputusan yang tidak hanya membingungkan, tapi juga merugikan rakyat kecil. Warga tidak tahu harus mengadu ke siapa. Pelayanan administratif terganggu, bantuan sosial tertahan, bahkan sekadar mengurus surat pengantar pun terhambat,” tegas Syafri Syarif, SE, Ketua Pansus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) DPRD Pekanbaru, Senin (4/8).

Syafri, yang juga politisi Fraksi Golkar, mengecam keras kebijakan tersebut karena dianggap bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2002 tentang RT/RW. Ia mendesak Pemko Pekanbaru segera mencabut SE yang dianggap mengangkangi aturan hukum yang sah.

Menurut Syafri, pihaknya telah berulang kali menyarankan agar pemilihan RT/RW tetap berjalan menggunakan Perda yang lama, sembari menunggu pembahasan Ranperda LKK rampung. Namun saran tersebut, kata dia, diabaikan.

“Ini soal pelayanan dasar masyarakat, bukan sekadar urusan birokrasi. Kami tidak akan tinggal diam jika pemerintah terus membiarkan rakyat tanpa wakil di tingkat paling bawah. Kalau tidak dicabut, DPRD akan ambil langkah tegas,” tegasnya.

Dalam kegiatan reses, sejumlah warga mengeluhkan kondisi tersebut. Beberapa di antaranya bahkan terpaksa menunda pengajuan bantuan pendidikan dan pelayanan kesehatan karena tak memiliki pengantar resmi dari RT.

“Kami di lapangan melihat langsung dampaknya. Masyarakat jadi korban dari kebijakan yang tidak berpijak pada hukum. Harusnya Pemko hadir untuk menyelesaikan, bukan malah menambah rumit,” keluh Syafri.

Ia juga menyoroti penunjukan aparatur sipil negara (ASN) sebagai pelaksana tugas RT/RW oleh pihak kelurahan. Menurutnya, langkah itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan justru berpotensi memperkeruh keadaan.

DPRD Pekanbaru menegaskan, selama Perda baru belum disahkan, maka Perda lama tetap sah dan harus dijadikan pedoman. Syafri menutup pernyataannya dengan pesan keras.

“Jangan biarkan rakyat kecil menunggu terlalu lama hanya karena pemerintah gamang mengambil keputusan. Ini bukan sekadar soal jabatan RT atau RW, ini soal wajah pelayanan publik kita.” tegasnya.

Penundaan Pemilihan RT/RW Bikin Warga Resah, DPRD Desak Pemko Cabut SE Kontroversial yang Kangkangi Perda

Berita Lainnya

Respons Cepat dan Akuntabel, Nawakara Hadirkan Keamanan Korporasi Berbasis AI

Program Makan Bergizi Gratis Sentuh 165 Ribu Warga Pekanbaru, DPRD: Ini Investasi Masa Depan

Forum Pengelola Parkir Pekanbaru Protes Kebijakan Pemko, DPRD Nilai Berpotensi Picu Kegaduhan

DPRD Bahas Anggaran Rakyat, Pemerintah Pekanbaru Menghilang: Ada Apa?

DPRD Pekanbaru Temukan Dugaan Pelanggaran dalam Pembangunan Tol Pekanbaru–Rengat

Polemik Perwako RT/RW Memanas, Wali Kota Agung Nugroho Ajak Dialog Terbuka dengan DPRD dan RT/RW

Terkini

Pemko Pekanbaru Operasikan Simpang Baru Tuanku Tambusai–Jalan Paus, Kemacetan Berkurang

PUPR-PKKP Riau Diminta Segera Rampungkan Pendataan dan Perbaikan Jalan Provinsi di Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Tantang DLHK Ubah Pola Sampah 2026: Bukan Lagi Angkut Lalu Buang

Kontrak PT SPP Berakhir, Pemko Pekanbaru Amankan Aset Danau Bandar Kayangan

Pelaku Jambret di Tampan Pekanbaru Kabur ke Sumbar, Akhirnya Ditangkap Polisi

Harga CPO Riau Awal 2026 Fluktuatif namun Cenderung Menguat

Program MBG Pekanbaru Diperluas, 165 Ribu Peserta Didik Masih Belum Terjangkau

Simpang Pasir Putih Pekanbaru Rusak Parah, Jalan Berlubang Picu Macet dan Bahaya Kecelakaan

Bea Cukai Pekanbaru Amankan 160 Juta Batang Rokok Ilegal, DPRD Minta Pengawasan Ditingkatkan

Flyover Simpang Garuda Sakti Pekanbaru Segera Dibangun, Pemprov Riau Mulai Bebaskan Lahan 2026