"Ini kan stagnan, naik sedikit, IPK naik sedikit. kemudian turun, jadi tidak ada perkembangan yg signifikan," tambahnya.

Ia menjelaskan tuntutan hukuman mati harus dilihat dari segi normatif sebagai sebagai bentuk pencegahan agar supaya orang lain tidak bisa melakukan tindakan korupsi.

Kemudian, tuntutan pidana mati karena begitu besar kerugian negara pada situasi kondisi di mana sedang dalam keadaan 'kriris ekonomi', krisis bencana alam, krisis kesehatan dan sebagainya. Ini suatu yg sangat disayangkan.

"Karena itu, langkah kejaksaan agung utk melakukan penuntutan itu banyak dimensi. Dimensi pencegahan, dimensi normatifnya juga dipikirkan juga," ujarnya.

Hibnu berharap dengan langkah ini ada keberanian dari hakim untuk bisa menjatuhkan seperti yg dilakukan oleh jaksa agung.

"Saya kira ini suatu perkembangan baru dan perlu dicoba. jadi jangan hanya kasus narkotika saja" lanjutnya.

Ia mengatakan jika politik hukumnya adalah sebagai pencegahan dalam rangka extra (ordinary) crime, maka penindakannya juga extra ordinary crime. yaitu langkah-langkah untuk melakukan suatu penuntutan pidana mati.

Hibnu menegaskan dalam hal suatu politik hukum pemberantasan korupsi harus ada suatu integritas, integralisasi, antara sesama penegak hukum.

"Tuntutan jaksa hakim harus seirama. kalau tidak percuma keinginan seperti itu. Kita harus mendukung mas, kita masyarakat mendukung kejaksaan dan hakim," ujarnya.

Sumber : republika.co.id /  Editor : GN 1