Kedua, dia menilai perlu ada revisi UU Pemilu soal formula electoral daerah pemilihan (dapil). Sebab, dengan pemekaran tiga provinsi baru di Papua dan munculnya Nusantara, maka akan memunculkan formula dapil baru.

Dia juga mengatakan jumlah anggota DPD dan siapa saja yang memilih di wilayah hasil pemekaran baru harus ditentukan.

"Formula ini adanya di UU Pemilu," ucap Hasyim.

Ketiga, dia menilai perlu ada merevisi UU Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Menurutnya, hal itu sesuai Pasal 41 ayat 2 UU IKN menyatakan:

Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Sebab dengan status Jakarta bukan lagi Ibu Kota Negara, maka menjadi daerah tanpa kekhususan. Bila disamakan dengan daerah lain, maka harus ada pemilu untuk memilih gubernur, wali kota/bupati dan membuat lembaga DPRD di tingkat kota.

"Sangat mungkin kota-kota di Jakarta menjadi daerah otonom, muncul DPRD kota," pungkas Hasyim Asyari.

Sumber : detiknews.com /  Editor : GN 1