"Jadi yang diusulkan Pemprov Riau itu tidak hanya proyek di Pekanbaru, tapi ada di kabupaten/kota lainnya. Tapi semua yang menilai pihak MCC. Jadi apapun nanti proyek yang akan didanai oleh MCC melalui dana hibah, itu sudah melalui kajian yang mendalam oleh pihak MCC. Posisi Pemprov Riau hanya mengusulkan," terangnya.

Karena itu, pihaknya menilai sangat tidak pas disampaikan bahwa Pemprov Riau dalam hal ini Gubernur Riau tidak serius atau tidak memberikan pelayanan yang baik untuk proyek percontohan program hibah Compact-2 MCC di Pekanbaru.

"Karena proyek hibah MCC ini yang memperjuangkan sejak awal adalah Pemprov Riau melalui berkali-kali rapat dengan Bappenas, hingga akhirnya Bappenas memilih Riau sebagai salah satu provinsi yang layak mendapat hibah MCC. Jadi sangat aneh kalau dikatakan tidak serius," paparnya.

Emri menjelaskan alasan MCC membatalkan proyek hibah Compact-2 di Pekanbaru berdasarkan hasil kunjungan tim MCC pada proyek pembangunan jalan lingkar Kota Pekanbaru.

"Jadi tim MCC memaparkan, kesimpulannya terdapat beberapa poin. Pertama, bahwa sangat sulit bagi MCC untuk berinvestasi pada proyek yang sudah dimulai," jelasnya.

Kedua, proyek tidak memenuhi aspek lingkungan dan akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Ketiga, belum memenuhi kriteria proyek percontohan.

Keempat, sangat tidak mungkin menarik pembiayaan dari sektor swasta. Kelima, adanya kekhawatiran terhadap proses konsolidasi tanah. Keenam, adanya kekhawatiran terhadap permintaan akan jalan yang terlalu tergesa-gesa pada Kawasan Industri Tenayan (KIT).

"Karena itu, kita Pemprov Riau diminta untuk mengidentifikasi dan menyampaikan usulan proyek alternatif baru untuk bisa dipertimbangkan kembali. Kemudian tim MCC dan CDT Bappenas akan mendukung pemelihan proyek sesuai kriteria investasi MCC," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya Anggota DPR RI Syamsurizal mengatakan rencananya MCC akan membantu pembangunan jalan lingkar Pekanbaru sepanjang 12,95 km dengan lebar 12 meter dan rencana pembangunan Jembatan Siak V sepanjang 1334 meter dan lebar 12 meter. Akan tetapi persiapan yang telah dilakukan sejak lama itu batal.

"Hampir dapat disimpulkan bahwa batal pendanaannya. Artinya pihak MCC sudah menarik diri untuk pembangunan, karena ada hal-hal teknis lainnya," kata Syamsurizal.

Syamsurizal mengatakan, setelah disimak dan diteliti, hal ini berawal dari sambutan awal dari Pemprov Riau, dalam hal ini, Gubernur ketika menyambut kedatangan tim MCC bersama dengan Bappenas. Dimana, sepertinya pihak Provinsi Riau tak memberikan dukungan kuat pada apa yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Ketika itu, Pemprov Riau mencoba untuk memindahkan program ke ruas yang baru, yakni Dumai dan Rupat. Namun, oleh Bappenas dan MCC memandang hal ini sesuatu yang tidak dapat diteruskan, karena dampak ekonominya terlalu sedikit, atau tak berdampak signifikan, karena kondisi jumlah penduduk dan aspek teknis yang belum ada pengkajian.

"Berbeda dengan jalan lingkar Pekanbaru yang melewati kawasan strategis yang ada di Tenayan. Apalagi Rupat dengan jumlah penduduk yang tak seberapa. Makanya, tempo hari saya sudah mengatakan, untuk melihat apakah ini signifikan untuk dibangun oleh pihak pendana, sangat tergantung kepada multiplier effect dari proyek itu, yang juga tergantung dari jumlah penduduk yang akan menikmati penggal jalan dari pihak pendana, makanya, mereka menilai belum berdampak signifikan," kata Syamsurizal.

"Oleh karena itu, MCC atas dasar sikap gubernur seperti itu, mereka akhirnya mencari hal - hal teknis (pada rencana pembangunan jalan dan jembatan di Pekanbaru), dari kondisi lapangan soal lingkungannya. Masih ada kadar air yang terlalu besar pada penggal - penggal tertentu. Tapi menurut saya kalau MCC mengatakan itu, semestinya sudah disiapkan saluran air itu. Dan itu bukan suatu masalah yang besar, karena terlalu teknis, terlalu dicari-cari oleh pihak MCC," cakapnya lagi.

Ketua DPW PPP Riau ini menambahkan, dengan batalnya proyek tersebut, merugikan semua pihak yang sudah mengupayakan, terlebih kepada masyarakat Pekanbaru.

"Persoalannya itu, karena dukungan pemerintah provinsi. Apalagi dikaitkan dengan berakhirnya masa jabatan Walikota Pekanbaru. Padahal tak ada hubungannya. Padahal jika jadi, betapa besarnya efek dari keberadaan jalan tersebut, ekonomi masyarakat, membuka jalur yang selama ini tak memungkinkan di jalan transportasi dan angkutan jalan dan jasa dan banyak manfaat lainnya," kata Syamsurizal.

Lebih jauh, Syamsurizal berharap, ke depannya untuk pembangunan jalan lingkar Pekanbaru dan Jembatan Siak V tersebut untuk bisa mendapatkan investor baru dan mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi.

Sumber : cakaplah.com /  Editor : GN 1