PEKANBARU - Kepala Bapenda Pekanbaru Zulhelmi Arifin menyampaikan, bahwa pihaknya menetapkan target pendapat dari pajak di tahun depan PAD sebesar Rp 784 miliar.
"Kita optimis bisa tercapai. Capaian di triwulan ketiga tahun ini saja sudah diangka 111 persen atau Rp 115 miliar. Kita over target. Perlu kita ketahui, pertumbuhannya dibanding tahun lalu, sekitar 26,7 persen meningkatnya. Dan ini tertinggi selama Bapenda ini ada," ungkap Zulhelmi kepada wartawan, Selasa (11/10) di ruang Komisi II.
Target dan penjelasan ini disampaikan Ami, di hadapan anggota DPRD Kota Pekanbaru Komisi II dalam agenda rapat kerja pembahasan RAPBD 2023 dan evaluasi anggaran 2022.
Diungkapkannya lagi, pendapatan pajak Pekanbaru Tahun 2022, diprediksi hingga tutup buku pada akhir Desember nanti sekitar Rp 702 miliar. Untuk tahun depan, potensi peningkatan pajak, kalau ekonomi dan investasi semakin baik, pihaknya sangat optimis untuk mencapai target angka Rp 784 miliar.
Dipaparkan nya juga, bahwa Bapenda tidak saja mengurusi pajak. Tapi juga sebagai koordinator 10 OPD, yang berkenaan dengan retribusi. Kemudian juga bertugas mengurusi DBH dan DED.
"Tahun ini kita di angka pagu Rp 82,7 M. Untuk seluruhnya, mengejar pendapatan pendapatan daerah, tidak hanya dari sisi pajak daerah. Tapi juga diharapkan mengejar dari dana insentif daerah dan DBH pusat maupun DBH provinsi," tuturnya lagi.
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, masih disampaikan Ami (panggilan akrab Zulhelmi) tahun 2022, di angka Rp 702 miliar. Sementara untuk tahun 2023 ini, pendapat pajak naik sekitar 5-6 persen.
Dibeberkannya, salah satu pendukung kenaikan ini , karena Bapenda bekerjasama dengan BPN untuk menghitung NJOP, supaya adil. Namun, tetap mengandung asas keadilan sesuai harga di pasaran. Tapi Bapenda tetap akan melakukan penyesuaian di lapangan.
"Harusnya di akhir tahun ini kerjasama dengan BPN dilaksanakan. Namun karena ada penyesuaian anggaran, tahun depan baru dimulai," sebutnya.
Bapenda Pekanbaru dipastikan melakukan terobosan di tahun depan. Seperti halnya kerjasama dengan BPN, pihaknya sudah teken PKS, meski tahun depan baru dilaksanakan.
"Untuk tahun depan, sesuai masukan dari Komisi II, yakni berkenaan dengan etika pegawai dengan wajib pajak, sosialisasi dan lainnya. Saya terima kasih masukan itu. Karena ini untuk kapasitas, di dalam meningkatkan pendapatan, tentunya harus banyak sosialisasi. Selama ini sudah sosialisasi lewat sosmed, tapi tidak semuanya terjangkau. Makanya ke depan, kita akan turun ke masyarakat lewat Camat dan Lurah mengumpulkan tokoh masyarakat, ini akan lebih cepat," terangnya lagi.
Sebagai informasi, rapat kerja ini langsung dipimpin Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Dapot Sinaga SE, di dampingi Wakil Ketua Hj Arwinda Gusmalina ST, serta anggota lainnya Roem Diani Dewi SE MM, Munawar Syahputra, Jepta Sitohang, Kartini, Sovia Septiana dan Zainal Arifin.
Dapot mengatakan bahwa, untuk meningkatkan pendapatan pajak tahun depan, Bapenda harus banyak belajar terobosan dan startegi jitu.
"Termasuk dari pajak-pajak, kalau bisa di-online kan semua. Ganti sistem yang lama ini. Kalau tidak, pasti akan banyak kebocorannya," paparnya.
Jika nantinya diganti sistem pungutan, seperti scure parking, pajak hotel, restoran, hiburan malam dan lainnya, maka Kota Pekanbaru bisa meraih pendapatan Rp 1 triliun.
Memang disebutkan membeli alat sistem online ini mahal, ada yang di atas Rp 4,5 miliar dan sebagainya. 'Kalau untuk PAD endingnya, kita setuju dibeli saja alatnya," saran Dapot.
Dapot juga berharap, Bapenda sebagai tulang punggung PAD kota ini, tidak bosan-bosan mensosialisasikan kepada wajib pajak.
'Bapenda kita support semua kegiatan yang ujungnya untuk PAD. Apapun itu, karena hasil PAD tersebut, dibelanjakan untuk masyarakat juga," tuturnya.
Tulis Komentar