Uang Rp 1,9 miliar tersebut didapatkan penyidik KPK saat melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Bengkalis. Ketika itu KPK tengah menyelidiki kasus korupsi proyek jalan tahun anggaran 2013-2015 dengan kerugian negara Rp 80 miliar.

Amril mengaku tidak mengetahui soal proyek jalan tersebut. “Saya diperiksa saat itu saya menjabat sebagai anggota dewan, saya tidak tahu proyek itu karena saya tidak masuk badan anggaran,” ucapnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan Amril merupakan kelanjutan rangkaian kegiatan tim penyidik mendalami pemeriksaan kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Riau, tahun anggaran 2013-2015. Terhadap Amri, KPK mempertanyakan terkait uang Rp 1,9 miliar yang diduga berasal dari sejumlah kontraktor.

“Terhadap saksi bupati kami konfirmasi terkait asal-usul uang Rp 1,9 miliar yang ditemukan di rumah bupati,” kata Febri kepada Tempo, melalui pesan whatsApp, Kamis, 7 Juni 2018.

Selanjutnya, menurut Febri, sesuai dengan kebutuhan penyidikan, KPK akan mengagendakan pemeriksaan terhadap kepala daerah ataupun anggota DPRD Bengkalis untuk menggali proses pembahasan anggaran di DPRD Bengkalis.

“Nanti panggilan akan disampaikan, kami ingatkan agar para saksi yang dipanggil datang dan memenuhi kewajiban hukum,” ujarnya.

Pada 2017, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Sekretaris Daerah Kota Dumai Muhammad Nasir dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar.

KPK menduga Nasir dan Hobby melakukan tindakan pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek jalan sepanjang 51 kilometer tersebut. Nilai proyek itu Rp 495 miliar, sedangkan kerugian negara diperkirakan Rp 80 miliar.

Sumber : riaukepri.com /