GILANGNEWS.COM- Hari ini, Jumat (13/7/2018), merupakan waktu dimana Warga Desa Pulau Birandang akan menyerahkan legalitas kepemilikan lahan yang selama ini dikelola oleh Kelompok Tani Masyarakat Desa Pulau Birandang (KTMDPB).

Hari ini pula, Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ir H Bustan, berjanji akan meminta legalitas kepemilikan lahan yang sama dengan PT Surya Palma Sejahtera (SPS) dan akan memperlihatkannya kepada kelompok tani Desa Pulau Birandang.

'Adu' legalitas ini, merupakan hasil kesepakatan sehari sebelumnya, Kamis (12/7/2018), ketika puluhan warga Desa Pulau Birandang menghadiri undangan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Kampar.

Tak hanya itu, hasil pertemuan kemarin juga menetapkan 5 orang perwakilan Desa Pulau Birandang untuk menyelesaikan konflik lahan warga dengan PT SPS yang akan dilanjutkan hari ini.

Kooflik lahan ini, sudah berlangsung cukup lama dan selalu memanas. Masyarakat sudah menempuh berbagai upaya agar konflik ini diselesaikan segera, salah satunya dengan mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Surat yang diposting di media sosial Facebook tersebut terkait keresahan masyarakat yang merasa diteror oleh oknum yang berpakaian polisi dan diduga dari Satuan Brimob Polri.

Dalam surat yang dikirim medio Mei 2018 tersebut, Persatuan pemuda dan masyarakat Pulau Birandang memohon perlindungan kepada Presiden dan Kapolri, mereka menyebut mendapat aksi teror bukan dari teroris melainkan dari pihak kepolisian bersenjata lengkap, yang diduga bernama Brigadir M. Rafiq dan Bripka Iskandar.

Masyarakat Desa Birandang merasa diteror di tanah kelahiran mereka karena konflik lahan dengan PT SPS.

Isi surat tersebut antara lain: "Mereka (diduga oknum Brimob) dan PT SPS ingin merampas tanah/kebun kami, yang mana kebun ini merupakan mata pencaharian kami, untuk kelangsungan hidup kami sehari-hari". ***