GILANGNEWS.COM - Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Riau, di Hotel Pangeran Pekanbaru, Selasa (24/9) berjalan sukses. Sejumlah agenda yang menjadi fokus pembahasan, juga sudah disampaikan peserta.
Terutama sudah habisnya kuota subsidi pemerintah, untuk pembiayaan perumahan, yang menyebabkan penyaluran kredit perbankan untuk segmen ini mandeg. Padahal, pasar hunian bersubsidi tergolong gemuk, dan seharusnya dapat menjadi tumpuan pertumbuhan kredit perbankan
"Ya, masalah ini sudah dikupas tuntas dalam Rakerda yang dibuka Pak Gubernur Riau Syamsuar," kata Ketua Panpel Rakerda Rimadona SE MM.
Hadir juga dalam Rakerda Ketua DPP REI yang diwakili Wakil Ketua Bidang Perizinan T Junaidi, Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR, M Yusuf Hariadi, Ketua DPD REI Riau Nurzafri SE, pengembang senior yang juga Bendahara REI Yendrizal SE MM, senior REI H A Tambi, beberapa kepala daerah di Riau, perwakilan DPD REI se-Indonesia, organisasi perumahan, serta mitra kerja REI yakni Perbankan, BPN, PLN dan lainnya.
Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR, M Yusuf Hariadi menjelaskan, bahwa pihaknya sudah mengetahui habisnya kuota rumah subsidi sebanyak 14 ribu se-Indonesia, terutama di Provinsi Riau sejak pertengahan tahun 2019 lalu. Namun kuota 14 ribu unit tersebut untuk seluruh-Indonesia.
"Dulu kita tak mengenal istilah kuota, entah dari mana sumbernya, yang pasti LPDPP (Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan), bekerjasama dengan perbankan mengatasi hal ini. Nanti pasti akan disalurkan lagi," sebut M Yusuf.
Diakuinya, alokasi subsidi LPDPP sangat terbatas. Tahun 2019 ini saja untuk BTN hampir 120 ribu se- Indonesia. "Itu tadi, kami tetap menampung aspirasi dari assosiasi seperti dari REI Riau ini. Dengan kondisi sekarang, kebutuhan alokasi LPDPP, berarti pemerintah harus menambah anggaran subsidinya," katanya menegaskan.
Sejauh ini, Kementerian PUPR sudah melakukan pendekatan terhadap persoalan ini. Hasilnya , untuk tahun 2019 ini, akan ditambah alokasi subsidi perumahan sebanyak Rp 2 triliun untuk seluruh Indonesia. Jika totalkan dapat lah subsidi rumah MBR sekitar 20 ribu unit.
Mekanismenya, tambah M Yusuf, tidak bisa dibayarkan langsung pemerintah. Tapi ditalangi dulu oleh perbankan. Tahun depan 2020 baru dibayarkan pemerintah kepada perbankan. Lalu kapan realisasi bisa akadnya rumah subsidi yang sudah dibangun pengembang di Riau?
"Janji Pak Presiden Jokowi, dua pekan setelah pertemuan kami (Kementerian PUPR dan Keuangan), pada pertengahan September lalu. Atau awal Oktober lah bisa akad rumah subsidi," sebut M Yusuf berjanji.
Rencananya, dalam pekan ini Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan, serta assosiasi REI, akan menggelar pertemuan di Jakarta, untuk memvalidasi persoalan rumah subsidi ini. Pertemuan ini untuk menyepakati tambahan dana talangan ke perbankan. "Mudah-mudahan tak ada kendala, ada titik kata sepakat, agar segera akad," harapnya.
Terhadap hasil Rakerda ini, Kementerian PUPR meminta kepada DPD REI Riau, agar segera mengkonsolidasikan ke anggotanya. Harga rumah dari pemerintah Rp 140 juta, jangan sampai mengurangi mutu. Sebagai assosiasi terbesar, lakukan pembinaan kepada anggota dalam rangka pembangunan rumah untuk masyarakat yang berkualitas.
"Kami juga berpesan kepada pemerintah daerah sebagai perpanjangangan pemerintah pusat, agar harus bersinergi. Dampingi pelaku pembangunan untuk memastikan ketersediaan perumahan. Terutama membantu mereka untuk memudahkan perizinan," tegasnya.
Developer Bisa Bangkrut
Dari berbagai persoalan yang dibahas dalam Rakerda REI Riau, masalah habisnya kuota sebelum masanya menjadi topik utama dibahas. Ketua DPD REI Riau Nurzafri SE bahkan mengaku, bahwa pihaknya DPD REI Riau sudah menyampaikan keluhan habisnya kuota sebelum masanya. Memang ada respon dari Kementerian, akan diusahakan sebanyak 20 ribu unit lagi untuk rumah subsidi.
"Kami juga sudah berulangkali menyampaikan ke Gubernur Riau dan perbankan . Tapi ini domain kebijakan kementerian PUPR dan menteri keuangan. Mudah-mudahan penetrasi yang di lakukan DPP REI pusat, dalam Oktober bisa terealisasi yang dijanjikan 20 ribu, meski bukan untuk Riau saja," terangnya.
Dari angka 20 ribu unit tersebut, berapa jatah untuk Riau? "Sejauh ini belum dapat angkanya. Tapi yang pasti, daerah yang banyak membangun MBR akan banyak jatahnya," sebut Nurzafri lagi.
Saat ini, jumlah unit para pengembang di bawah DPD REI Riau yang belum bisa akad rumah KPR sekitar 6 ribu unit. Jumlah ini rumah yang sudah dibangun. Makanya, DPD REI Riau meminta kepada pemerintah, segera realisasikan. Jika tidak, maka kawan kawan bisa bangkrut alias gulung tikar.
Para pengembang sangat menginginkan transparansi dari pemerintah. Jika memang untuk tahun 2020 tidak ada kuota subsidi, pemerintah harus menyampaikan secara ril. Sehingga pengembang bisa mencari langkah lain. Sehingga pengembang tak membangun perumahan MBR secara massal
Sbaliknya juga begitu, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik.
"Sebenarnya di Riau, hingga bulan Juli 2019 lalu kuota sudah habis. Sekarabg susah akhir bulan September, belum ada juga kejelasan. Perlu kami tekankan, bahwa harga rumah subsidi di Riau Rp 130 juta perunit, harga Rp 140 juta seperti yang disebutkan PUPR, belum berjalan. Kuota yang kami usulkan 12.500. Sekarang baru terealisasi 7 ribu," terangnya.
Selain masalah rumah KPR, dalam Rakerda ada beberapa poin yang disampaikan DPD REI ke DPP REI. Di antaranya masalah kinerja, hubungan antar lembaga dan lainnya. "Intinya, kalau tak ada kuota, posisi kami developer sudah dipastikan terombang ambing," katanya. ***
Tulis Komentar