GILANGNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pekanbaru tahun anggaran 2024, Senin (14/4/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna gedung DPRD tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD T Azwendi Fajri, didampingi Wakil Ketua Dikki Suryadi serta sejumlah anggota dewan lainnya.
Pemerintah Kota Pekanbaru diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Zulhelmi Arifin. Hadir pula sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Baca Juga Ahok Ikhlas Jalani Hidup di Balik Jeruji Besi
Baca Juga Besok Sidang Terakhir Ahok, Penjagaan Lebih Banyak dari Biasanya
Baca Juga KH Ma'ruf Enggan Bertemu Ahok, karena Alasan Ini
Baca Juga Jaksa sebut sikap ahok merasa paling benar
Dalam forum ini, fraksi-fraksi di DPRD menyampaikan pandangan dan catatan kritis terhadap LKPJ yang disampaikan pemerintah kota.
Isu-isu strategis seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), infrastruktur, kebersihan, hingga pelestarian budaya menjadi sorotan utama. Di antara seluruh fraksi, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyampaikan kritik paling tajam terhadap isi LKPJ.
Juru Bicara Fraksi PDI-P, Tekad Indra Pradana Abidin, menyebut dokumen LKPJ yang diterima pihaknya membingungkan dan minim penjabaran program yang telah dilaksanakan selama 2024.
Ia mempertanyakan sejauh mana visi dan misi Kota Pekanbaru 2005–2025 telah tercapai, mengingat tahun depan menjadi tahun terakhir dari periode tersebut.
"Apakah pembangunan SDM Kota Pekanbaru sudah meningkat? Apa indikatornya? Bagaimana dengan pelestarian budaya Melayu yang menjadi identitas kota ini? Apakah masyarakat sudah merasakan nilai-nilai itu secara nyata?" ujarnya.
Fraksi PDI-P juga mengkritisi lemahnya penyajian data indikator makro dalam LKPJ tersebut. Indikator pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang menjadi tolok ukur pencapaian, disebut tidak dicantumkan.
Bahkan, mereka menilai struktur APBD yang disajikan belum komprehensif serta tidak mencerminkan keterkaitan antara jabatan dan kompetensi pejabat yang diangkat selama 2024.
“LKPJ seharusnya bukan sekadar dokumen formal tahunan, tetapi instrumen evaluatif yang transparan dan akuntabel,” kata Tekad menegaskan.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicara dr Meiza turut menyampaikan pandangan mereka.
PKS mendorong Pemko untuk menggali potensi PAD secara maksimal, menutup kebocoran pendapatan daerah, dan menjelaskan secara rinci dana transfer dari pusat.
“Tahun ini target PAD cukup tinggi, mencapai Rp1,1 triliun. Maka kami minta strategi yang lebih konkret. Jangan sampai menjadi beban tanpa realisasi,” ujar Meiza.
Selain itu, PKS juga mendorong agar program-program sosial yang sudah berjalan seperti subsidi bunga pinjaman UMKM, kunjungan kesehatan lewat program UHC atau dokter on call, serta beasiswa, tetap dipertahankan dan ditingkatkan.
Beberapa fraksi lainnya juga menyampaikan harapan agar Pemerintah Kota Pekanbaru bisa lebih transparan dalam pengelolaan anggaran, serta fokus pada penyelesaian masalah klasik seperti sampah dan banjir.
LKPJ ini diharapkan menjadi dasar evaluasi yang menyeluruh dan bukan hanya menjadi rutinitas administratif.
DPRD berharap Pemko Pekanbaru dapat menjawab seluruh pandangan fraksi dengan penjelasan yang rinci dan langkah-langkah tindak lanjut yang terukur.
Terkini
Selasa, 13 Januari 2026 | 21:17:29 WIB
Selasa, 13 Januari 2026 | 21:14:00 WIB
Selasa, 13 Januari 2026 | 21:07:58 WIB
Selasa, 13 Januari 2026 | 21:01:07 WIB
Selasa, 13 Januari 2026 | 20:55:32 WIB
Selasa, 13 Januari 2026 | 20:49:12 WIB
Selasa, 13 Januari 2026 | 20:46:19 WIB
Selasa, 13 Januari 2026 | 20:40:22 WIB
Selasa, 13 Januari 2026 | 20:35:17 WIB
Selasa, 13 Januari 2026 | 20:26:50 WIB