Komisi III DPRD Pekanbaru Desak Dinsos Tertibkan Gepeng dan Pak Ogah

Senin, 25 Agustus 2025 | 18:05:35 WIB
Komisi III DPRD Pekanbaru hearing dengan Dinsos Pekanbaru bahas program kerja 2025, Senin (25/8/2025).

GILANGNEWS.COM – Komisi III DPRD Kota Pekanbaru memanggil Dinas Sosial (Dinsos) untuk mengikuti rapat dengar pendapat (hearing) terkait program kerja dan capaian hingga Agustus 2025. Rapat berlangsung di ruang Banmus DPRD Pekanbaru, Senin (25/8/2025).
 

Hearing dipimpin Ketua Komisi III Hj Niar Ee Erawati, didampingi Wakil Ketua Tekad Indra Pradana, Sekretaris Abu Bakar SPi, serta anggota Komisi III lainnya. Dari pihak Dinsos, hadir Sekretaris Dinsos Rahma bersama sejumlah kepala bidang.


Salah satu isu utama yang mengemuka dalam rapat adalah penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng), orang telantar, hingga keberadaan “Pak Ogah” di jalanan. Legislator menilai, masalah sosial tersebut semakin meresahkan masyarakat dan belum tertangani secara tuntas.

  • Baca Juga Ahok Ikhlas Jalani Hidup di Balik Jeruji Besi
  • Baca Juga Besok Sidang Terakhir Ahok, Penjagaan Lebih Banyak dari Biasanya
  • Baca Juga KH Ma'ruf Enggan Bertemu Ahok, karena Alasan Ini
  • Baca Juga Jaksa sebut sikap ahok merasa paling benar

  • Sekretaris Komisi III DPRD Pekanbaru, Abu Bakar SPi, menegaskan bahwa keluhan masyarakat terus mengalir terkait keberadaan gepeng dan Pak Ogah di berbagai titik.


    “Ini sudah menjadi masalah klasik yang belum kunjung selesai. Kami minta Dinsos bertindak tegas dan konsisten, karena keberadaan mereka mengganggu ketertiban umum,” ujar Abu Bakar usai rapat.


    Komisi III juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari Dinas Sosial, Satpol PP, hingga aparat kecamatan. Solusi jangka panjang dinilai perlu segera diwujudkan, antara lain melalui pembinaan di panti sosial, pelatihan keterampilan kerja, serta penyediaan shelter atau rumah singgah.
     

    Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinsos Pekanbaru Rahma menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan razia rutin. Namun, ia mengakui keterbatasan personel dan anggaran membuat hasilnya belum maksimal.
     

    “Banyak dari mereka yang kembali ke jalan meski sudah ditertibkan. Karena itu, kami butuh dukungan semua pihak, termasuk tambahan anggaran,” jelas Rahma.
     

    Komisi III berjanji akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong pemerintah kota agar lebih serius dalam menata ketertiban sosial di Pekanbaru.

    Terkini

    Harga CPO Riau Awal 2026 Fluktuatif namun Cenderung Menguat

    Selasa, 13 Januari 2026 | 20:49:12 WIB