Alih-alih menjadi wadah strategis untuk menampung aspirasi masyarakat, forum tersebut justru diwarnai dengan ketidakhadiran banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Pekanbaru. Absennya mereka menimbulkan kekecewaan mendalam bagi para legislator yang hadir.
Hadir dalam Musrembang tersebut tiga Anggota DPRD Pekanbaru, yakni Aidil Amri (Fraksi Demokrat), Syamsul Bahri (Fraksi Golkar), dan Zulkardi (Fraksi PDI Perjuangan), serta Camat Rumbai, Lurah se-Kecamatan Rumbai, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan beberapa perwakilan OPD Pemko.
Namun, yang menjadi sorotan adalah banyaknya OPD penting yang tidak hadir. Seperti Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Satpol PP, Dinas Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Pertanahan, Disperindag, dan Dinas Koperasi UMKM.
Kemarahan Legislator: Musrembang Hanya Formalitas?
Anggota DPRD Pekanbaru dari daerah pemilihan Rumbai, Aidil Amri, menyampaikan kekecewaannya atas absennya OPD dalam Musrembang yang sejatinya menjadi ajang penyerapan aspirasi masyarakat.
“Dalam daftar hadir, banyak OPD tidak hadir. Padahal, di tangan merekalah nasib pembangunan daerah ini berada. Jika mereka menganggap remeh Musrembang, bagaimana aspirasi masyarakat bisa diperjuangkan?” ungkapnya geram.
Hal senada juga diungkapkan Syamsul Bahri. Menurutnya, ketidakhadiran OPD berdampak langsung pada sulitnya merealisasikan usulan masyarakat.
“Bayangkan saja, masyarakat mengajukan permintaan semenisasi jalan, perbaikan drainase, bantuan UMKM, penanganan banjir, dan pengaspalan beberapa ruas jalan seperti Jalan Nelayan, Jalan Pesisir, dan Jalan Gulama. Namun, jika OPD terkait tidak hadir untuk mendengar langsung, bagaimana mungkin mereka bisa menindaklanjuti?” tegasnya.
Minimnya Perhatian Perusahaan Besar
Tak hanya mengkritik OPD Pemko, Zulkardi dari Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti ketidakhadiran perusahaan besar dalam Musrembang. Salah satu yang menjadi sorotan adalah absennya perwakilan dari Pertamina Hulu Rokan (PHR), yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Perusahaan besar seperti PHR memiliki tanggung jawab sosial melalui dana CSR. Seharusnya mereka hadir untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat dan turut serta dalam pembangunan,” ujar Zulkardi.
Menurutnya, selama ini Musrembang hanya menjadi seremonial belaka tanpa ada implementasi nyata. Banyak usulan masyarakat seperti penanganan banjir, infrastruktur jalan, pendidikan, dan sektor kesehatan yang tidak direalisasikan dengan alasan keterbatasan anggaran.
“Jika memang APBD defisit, setidaknya ada dana CSR dari perusahaan yang bisa digunakan. Tapi sampai sekarang, itu masih belum tampak,” tambahnya.
Harapan untuk Musrembang yang Lebih Efektif
Para legislator meminta agar Pemko Pekanbaru mengevaluasi ketidakhadiran OPD dalam forum Musrembang. Mereka juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta agar pembangunan bisa berjalan lebih merata.
Musrembang seharusnya bukan sekadar ajang formalitas, melainkan forum perencanaan pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Jika kebiasaan absen ini terus berlanjut, aspirasi masyarakat hanya akan menjadi catatan di atas kertas tanpa realisasi nyata.
Kini, masyarakat Rumbai menunggu, apakah kritik dan harapan yang disampaikan para wakil rakyat ini akan mendapat perhatian serius? Ataukah Musrembang akan tetap menjadi forum seremonial yang berlalu begitu saja?
Tulis Komentar