Selain pemotongan TPP, Fachri menyoroti perlunya upaya lain, seperti mengupayakan dana tambahan dari pemerintah pusat. Menurutnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus lebih aktif dalam merancang program strategis agar mendapatkan kucuran dana dari pusat.

“APBD Riau hari ini tidak lagi cukup untuk menopang pembangunan. Oleh karena itu, OPD yang andal sangat dibutuhkan agar bisa menarik anggaran pusat ke daerah,” tegas Fachri.

Di sisi lain, seorang ASN yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekhawatirannya terkait pemotongan TPP. Menurutnya, banyak ASN yang mengandalkan TPP untuk memenuhi kebutuhan hidup, apalagi sebagian besar gaji mereka sudah terpotong untuk pinjaman.

“Kasihan ASN kalau TPP dipotong terlalu besar. Ini yang sangat diharapkan mereka saat ini karena banyak dari mereka yang gajinya sudah habis dipotong untuk cicilan,” ungkap ASN tersebut.

ASN tersebut juga menyoroti fenomena banyaknya ASN kabupaten/kota yang pindah ke Pemprov Riau karena TPP di tingkat provinsi dinilai lebih besar dan cukup fantastis dibandingkan dengan daerah lain.

Gubernur Riau Abdul Wahid sebelumnya mengumumkan bahwa pemotongan TPP ASN merupakan langkah strategis untuk mengatasi masalah keuangan daerah. Menurutnya, kondisi riil APBD Riau hanya mencapai Rp8 triliun, sementara belanja pegawai sudah menyentuh angka Rp4 triliun.

“Kalau kerja tidak ada, tapi gajinya besar, lalu apa yang mereka kerjakan? TPP itu bukan gaji pokok, tapi tambahan beban kerja. Sementara, belanja pegawai kita sudah melampaui batas yang seharusnya hanya 30 persen dari APBD, namun saat ini mencapai 38 persen. Jika ditambah PPPK, bisa lebih dari 40 persen,” ujar Abdul Wahid dalam Forum Konsultasi Publik RPJMD Provinsi Riau 2025-2029, Rabu (12/3/2025).

Sebagai langkah tambahan, Pemprov Riau juga akan memangkas sejumlah anggaran lain, termasuk biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta sewa gedung untuk kegiatan seremonial dan Focus Group Discussion (FGD). Upaya ini diharapkan dapat membantu menyeimbangkan kondisi keuangan daerah dan menuntaskan persoalan tunda bayar di tahun 2025.

Sumber : ZULFIKRI SH /