Nasib Pajak dan Royalti

Dengan tidak lagi mendapat izin ekspor selama 1 bulan terakhir sejak 12 Januari 2017 dan telah berhenti berproduksi sementara sejak 10 Februari 2017, PT Freeport dipastikan tidak dapat memenuhi kewajiban pajak serta royalti kepada pemerintah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Padahal pajak dan royalti tersebut merupakan sumber penerimaan terbesar Kabupaten Mimika selaku daerah penghasil.

"Sudah pasti Mimika akan kehilangan penerimaan dalam jumlah yang sangat besar tahun ini terutama yang bersumber dari royalti dan bagi hasil pajak pertambangan," ujar Allo Rafra yang pernah menjadi Ketua Komisi A DPRD Mimika itu.

Ketidakjelasan masa depan Freeport juga berdampak langsung bagi sekitar32.200 karyawan yang bekerja di perusahaan itu. "Sekarang ada 32.200 karyawan yang bekerja di Freeport maupun perusahaan-perusahaan kontraktor serta privatisasinya. Kalau ditambah dengan keluarga (istri dan anak-anak), sudah berapa banyak yang nanti jadi korban. Selama ini mereka menggantungkan hidup dari pekerjaan sebagai karyawan," tutur Allo Rafra.