Namun demikian, kata Mahfud, MK juga punya hak untuk menilai UU tersebut inkonstusional atau tidak. Para pemohon sedianya tidak memaksa MK memutuskan sesuai keinginannya.

"Kalau MK mendengar pendapat lain bahwa hukumnya sudah pasti, biar MK menilai," kata mantan menteri Kehakiman tersebut.

Perindo sebelumnya menggugat pasal 169 huruf n UU 7/2017 tentang pemilu yang mengatur soal pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Pasal tersebut menyatakan, persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah: (n) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Dengan demikian, seseorang yang pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak dua kali maka tidak boleh diajukan kembali setelahnya.

Namun Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq menilai pasal tersebut multi tafsir. Secara spesifik pada soal "dua kali" karena bisa dimaknai secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Oleh karena itu, sedianya perlu diuji di MK agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. JK dalam perkara ini pun sudah menyatakan menjadi pihak terkait.

Sumber : CNN INDONESIA /  Editor : Septian Nandy