Setya saat itu diduga meminta saham sebagai imbalan memuluskan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Tanpa menyebut nama, Said juga menyebut banyak mafia berkedok politisi yang mencari kehidupan di Freeport. 

Tak Perlu Dilebih-lebihkan

Selain mengingatkan Jokowi soal pihak-pihak yang berkepentingan, Said mengatakan sebenarnya proses pengambilalihan saham Freeport adalah langkah korporasi biasa sehingga tak perlu dilebih-lebihkan.

Pembelian saham ini, kata dia, didukung lima faktor. Selain karena faktor kesulitan Freeport McMoran memperpanjang kontrak yang hampir habis, ada pula faktor Undang-undang Minerba yang memberatkan McMoran.

Selain itu, menurut Said, Freeport McMoran juga memiliki niat menjual saham. Bak gayung bersambut, Inalum mendapat pinjaman dan kebijakan pemerintahan Jokowi mendukung.

"Suatu langkah korporasi biasa, pengambilalihan terjadi ya karena memang harus terjadi," ucap Said.

Ia menilai klaim Pemerintah yang begitu gembar-gembor malah mencerminkan kebijakan ini cenderung politis.

"Freeport ini tidak selalu untung. Karena itu saya harap betul-betul Freeport ini harus diisolasi dari kepentingan politik siapapun karena sangat rawan," tutur dia.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengambilalih 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia lewat PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Inalum telah membayar US$ 3.85 miliar atau sekitar Rp56 triliun kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto untuk itu.

Inalum bakal menguasai 41,23 persen, sedangkan 10 persen sisanya akan jadi jatah Pemda Papua. Sementara Freeport McMoran masih memegang 48,77 persen sisanya.

Guna membiayai akuisis Freeport, Inalum telah menerbitkan obligasi global sebesar US$4 miliar atau sekitar Rp58 triliun (kurs Rp14.500). 

Sumber : CNN Indonesia /  Editor : Cindy Claudia Lenanda