Pemangkasan itu berdampak langsung terhadap kelangsungan berbagai kegiatan penting, termasuk keikutsertaan dalam kejuaraan nasional dan rapat kerja tahunan.
Wakil Ketua I KONI Riau, Khairul Fahmi, mengatakan bahwa awalnya Pemerintah Provinsi Riau melalui APBD 2025 telah menyetujui dana hibah sebesar Rp32 miliar.
Namun, akibat efisiensi anggaran yang dilakukan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Riau, dana itu kemudian dikoreksi menjadi Rp25 miliar, dan kembali dipangkas hingga tersisa Rp10,8 miliar.
"Kami cukup terkejut. Pemotongan ini tidak dikomunikasikan terlebih dahulu dengan KONI. Tidak ada koordinasi sisi mana yang bisa dikurangi, tiba-tiba kami diberikan budget Rp10,8 miliar," ujar Fahmi, Selasa (15/4/2025).
Menurut Fahmi, persepsi Dispora Riau terhadap efisiensi anggaran di KONI terlalu menyederhanakan tugas KONI sebagai lembaga yang hanya menjalankan kegiatan rutin.
Padahal, menurutnya, KONI menjalankan pembinaan olahraga yang bersifat berkelanjutan, mulai dari pelatihan, peningkatan prestasi, hingga pengembangan cabang olahraga (cabor).
"Pembinaan ini bukan hanya soal memberi uang saku ke atlet. Tapi juga soal keberlanjutan prestasi, pembinaan teknis, hingga partisipasi dalam kejuaraan nasional yang menjadi syarat lolos ke PON," ujarnya.
Keterbatasan anggaran ini, lanjut Fahmi, telah memaksa KONI untuk meniadakan sejumlah agenda penting seperti kejuaraan tingkat provinsi, keikutsertaan di kejuaraan nasional, hingga rapat kerja tahunan KONI. Padahal, kegiatan-kegiatan tersebut bersifat wajib dalam struktur organisasi.
"Untuk mengikuti kejuaraan nasional saja, kita terpaksa tidak bisa memberangkatkan atlet. Kalau sebelumnya bisa kirim 10 atlet, sekarang bahkan tidak bisa satu pun. Ini sangat memprihatinkan," katanya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan, dampak serius dari pemangkasan ini akan dirasakan saat Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Beberapa cabang olahraga, seperti judo, sangat bergantung pada pengumpulan poin dari kejuaraan-kejuaraan nasional sebagai syarat kelolosan PON. Tanpa kejuaraan itu, peluang Riau mengirim kontingen ke ajang olahraga tertinggi nasional bisa terancam.
"Kalau atlet hanya latihan tanpa kejuaraan, bagaimana mereka bisa bersaing? Ini akan berimbas langsung pada prestasi olahraga Riau ke depan," kata Fahmi.
KONI Riau sudah melaporkan kondisi ini kepada Komisi V DPRD Riau. Mereka berharap masih ada ruang pembahasan untuk pengalokasian tambahan dana, baik pada pergeseran anggaran maupun melalui APBD Perubahan.
"Kalau tidak ada tambahan, maka kita hanya bisa menjalankan apa yang ada. Tapi konsekuensinya jelas: pembinaan jalan, tapi tidak ada kompetisi. Atlet kita hanya dapat uang, tapi tak bisa uji tanding. Ini akan merugikan Riau dalam jangka panjang," tegasnya.
Tulis Komentar