"Ini adalah bentuk tanggung jawab bersama. Sesuai arahan Pak Wali Kota, kita akan pastikan tumpukan sampah di Kelurahan Pebatuan dibersihkan hingga tuntas," ujar Suwandi Nasution.

Ia menegaskan bahwa TPS Berdikari resmi ditutup per hari ini. Untuk mencegah warga kembali membuang sampah di lokasi tersebut, pihak kelurahan dan  Lembaga Pengelola Sampah (LPS) telah menugaskan tiga orang relawan yang berjaga selama 24 jam. Mereka akan diberikan insentif selama satu minggu ke depan.

Ketua LPS Pebatuan, Ali Imran, menyatakan pihaknya memahami kekhawatiran masyarakat terkait alternatif pembuangan sampah setelah penutupan TPS.

“Mulai Senin (9/6), LPS akan mengambil sampah langsung dari rumah ke rumah. Kami siapkan dua unit mobil pick up yang akan beroperasi minimal dua kali seminggu. Kami minta masyarakat meletakkan sampah di depan rumah atau menggantungkannya di pagar untuk memudahkan petugas,” ujar Ali.

Untuk mendukung operasional pengangkutan, LPS merancang skema iuran bulanan sebesar Rp20.000 per rumah. Dana ini akan digunakan untuk bahan bakar, upah tenaga angkut, dan biaya perawatan kendaraan.

Warga menyambut baik inisiatif gotong royong dan sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas ini. “Daripada menunggu lama dan sampah semakin menumpuk, lebih baik kita gotong royong seperti ini. Kalau sistem rumah ke rumah bisa berjalan, ini jadi solusi jangka panjang,” kata Sutris, warga RW 08 Pebatuan.

Pemutusan kontrak dengan PT EPP menjadi evaluasi besar dalam tata kelola pengangkutan sampah di Pekanbaru. Pemerintah kota kini berpacu dengan waktu untuk menghindari krisis lingkungan dan kesehatan akibat penumpukan limbah rumah tangga.

Instruksi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin. Ia menyebut pemutusan kontrak dilakukan karena perusahaan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja. Bahkan, keterlambatan pembayaran gaji pekerja sempat memicu aksi mogok yang menyebabkan sampah menumpuk di berbagai titik kota.

"Sudah beberapa kali kami beri peringatan, terakhir mereka tidak membayar upah pekerja. Ini berdampak langsung terhadap layanan publik," ujar Zulhelmi.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) bersama Dinas PUPR Pekanbaru tengah menyiapkan sistem baru untuk mengatasi persoalan pengangkutan sampah.

“Pak Wali menegaskan agar tidak ada lagi sampah yang dibiarkan menumpuk. Saat ini semua ASN dikerahkan untuk gotong royong di seluruh wilayah kota,” tegas Zulhelmi.

Pemutusan kontrak terhadap PT EPP dituangkan dalam berita acara resmi bernomor B.600.1.17.3/DLHK-UPT.PP/24/2025. Dalam dokumen tersebut disebutkan setidaknya empat poin pelanggaran yang menjadi dasar pemutusan, termasuk tidak dilaksanakannya pekerjaan dan tidak adanya perbaikan meski sudah diberi dua surat peringatan pada 14 Januari dan 30 April 2025.
 

Sumber : GN 1 /