"Kalau trase Dumai-Bukit Kapur tidak masuk dalam pembiayaan PSN. Maka pembiayaanya dilakukan dengan APBN murni mereka (Kemenhub)," katanya.

Namun, lanjut Masperi, dikarenakan anggaran Kemenhub mengalami rasionalisasi, maka berkurangnya pembiayaan untuk pembebasan lahan di trase Dumai-Bukit Kapur sebesar Rp200 miliar.

"Anggaran Kemenhub yang ada hanya Rp18 miliar. Paling tinggi pun Rp36 miliar, tentu ini tak terpenuhi untuk pembayaran lahan masyarakat yang terkena trase Dumai-Bukit Kapur," bebernya.

Untuk pembebasan lahan di trase tersebut, kata Masperi tidak ada persoalan. Bahkan masyarakat sudah mendesak kapan lahan yang sudah diukur dapat dibayar.

"Masyarakat sudah menuntut. Kalau terlalu lama dibayar akan dijual ke orang lain. Kalau dijual lagi, tentu ini akan jadi persoalan baru bagi kita. Kita harap akhir tahun ini tuntas, karena akan dimasukkan  di APBN perubahan Kemenhub, sebab di murni anggaran tidak cukup," tandasnya.

Sumber : cakaplah.com /