Hukrim

KPK Periksa Asisten I, Kepala Dinas, dan Ajudan Bupati Kuansing

KPK.
Loading...

GILANGNEWS.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Kuantan Singingi (Kuansing), Muhjelan, Selasa (2/11/2021). Ia jadi saksi kasus suap perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kuansing.

Di kasus itu, KPK sudah menetapkan Bupati Kuansing, Andi Putra dan General Manager PT Adimulya Agrolestari (AA), Sudarso,, sebagai tersangka. Keduanya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Senin (18/10/2021).

"Hari ini (Senin, 2/11/2021) pemeriksaan saksi TPK (Tindak Pidana Korupsi) suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi Provinsi Riau," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Ali Fikri mengatakan, selain Asisten I Setdakab Kuansing, penyidik KPK juga memanggil 9 saksi lainnya, yakni Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuansing, Mardiansyah.

Loading...

KPK juga memanggil Dwi Handaka selaku Kabid Survey dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Perumahan Provinsi Riau, Andri Meiriki selaku staf Bagian Umum Setdakab Kuansing, dan Hendri Kurniadi selaku ajudan Bupati Kuansing.

Kemudian Riko selaku Protokoler Setdakab Kuansing, Ibrahim Dasuki selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Setdakab Kabupaten Kuansing. Juga tiga sopir yakni Deli, Yuda dan Sebri.

Ali Fikri mengatakan para saksi tersebut dimintai keterangan untuk tersangka Andi Putra dan Sudarso. Menurutnya, pemeriksaan para saksi dilakukan di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau, Pekanbaru.

"Pemeriksaan dilakukan Kantor Ditreskrimsus Polda Riau, Jalan Pattimura No.13, Pekanbaru, Provinsi Riau," kata Ali Fikri.

Pada Senin (1/11/2020), KPK juga memeriksa Agus Mandar, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuansing. Irwan Nazif, Kepala Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kabupaten Kuansing.

Kemudian, Indrie Kartika Dewi, PNS di Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Riau, Paino Harianto Senior Manager PT Adimulya Agrolestari, dan Syahlevi selaku Kepala Kantor PT Adimulya Agrolestari,

Pemeriksaan juga dilakukan pada staf di PT Adimulya Agrolestari, yakni Rudy Ngadiman alias Koko, B Yuhartaty, Riana Iskandar Staf dan Fahmi Zulfadli, selaku Legal PT Adimulya Agrolestari serta Joharnalis, sopir.

Diberitakan sebelumnya, KPK mengamankan 8 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Senin (18/10/2021). Diantaranya Andi Putra, Bupati Kuantan Singingi periode 2021 sampai 2026, Hendri Kurniadi, Ajudan Bupati, Andri Meiriki, Staf bagian umum persuratan Bupati.

Lalu Deli Iswanto, Supir Bupati, Sudarso, General Manager PT AA (Adimulia Agrolestari), Paino, Senior Manager PT AA, Yuda, Supir PT AA (Adimulia Agrolestari) dan Juang, Supir. Setelah diperiksa, KPK menetapkan Andi Putra dan Sudarso sebagai tersangka.

Saat ini, Andi Putra dan Sudarso sudah dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan). Andi Putra menghuni Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK sedangkan Sudarso ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terhitung 19 Oktober sampai 7 November 2021 di Rutan KPK.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat Andi Putra. Menurutnya, untuk keberlangsungan kegiatan usaha dari PT AA yang sedang mengajukan perpanjangan HGU yang dimulai pada 2019 dan akan berakhir di tahun 2024, salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU itu adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.

Lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT AA yang dipersyaratkan terletak di Kabupaten Kampar, di mana seharusnya berada di Kabupaten Kuansing. Agar persyaratan ini dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan ke Andi Putra selaku Bupati Kuansing dan meminta supaya kebun kemitraan PT AA di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan.

Selanjutnya, dilakukan pertemuan antara Sudarso dan Andi Putra. Dalam pertemuan tersebut, Andi Putra menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kuansing dibutuhan minimal uang Rp2 miliar.

Sebagai tanda kesepakatan, sekitar bulan September 2021, diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi Putra uang sebesar Rp500 juta. Berikutnya, pada 18 Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan uang ke Andi Putra sebanyak Rp200 juta.

Dalam kegiatan tangkap tangan, KPK menemukan bukti petunjuk penyerahan uang Rp500 juta, uang tunai dalam bentuk rupiah dengan jumlah total Rp80,9 juta, mata uang asing sekitar SGD1.680 dan serta HP Iphone XR.

Atas perbuatannya tersebut, Andi Putra selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tersangka Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Loading...

[Ikuti GilangNews.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar