Kasus ini semakin rumit karena Cesar dan Regina merupakan peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang sudah terverifikasi. Pemutusan kontrak mereka berpotensi membatalkan status mereka dalam proses seleksi tersebut.

"Mereka sudah ikut ujian dan lolos verifikasi. Kalau diberhentikan, otomatis status mereka di seleksi P3K gugur. Ini tentu sangat merugikan mereka," ujar Zulkardi prihatin.

Lebih mengejutkan lagi, Zulkardi mengungkapkan bahwa gaji tenaga honorer tersebut sebenarnya sudah dianggarkan dalam tahun kerja masing-masing.

"Cesar sudah bekerja sejak 2020, Regina sejak 2024. Gaji mereka sudah dianggarkan, jadi ini tidak membebani kepala dinas atau bidang terkait. Kalau mereka diberhentikan, tentu ini menimbulkan pertanyaan," jelasnya.

Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar kontrak para honorer ini diperpanjang guna menghindari permasalahan lebih besar. Zulkardi mengingatkan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, sebelumnya telah menegaskan bahwa tenaga honorer yang sudah masuk dalam database BKN tidak boleh diberhentikan atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terutama bagi mereka yang tengah mengikuti seleksi P3K.

"Kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Jangan sampai hak mereka yang sudah bekerja keras dirampas begitu saja," pungkas Zulkardi.

 

Sumber : ZULFIKRI SH /