Firmansyah merujuk pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Penukaran Uang Rupiah yang menegaskan bahwa hanya pihak berizin yang diperbolehkan melakukan penukaran uang. Ia menyoroti Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa penukaran uang hanya boleh dilakukan oleh pihak yang memiliki izin resmi dari Bank Indonesia, serta Pasal 5 ayat (2) yang menegaskan bahwa penukaran uang dengan biaya tambahan di luar ketentuan BI merupakan tindakan yang tidak sah.

Lebih lanjut, Firmansyah mengingatkan bahwa praktik tersebut juga berpotensi masuk dalam kategori riba yang dilarang dalam Islam. Ia merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan bahwa transaksi keuangan dengan keuntungan sepihak yang tidak jelas dasarnya termasuk dalam praktik riba.

“Praktik ini jelas merugikan masyarakat dan berisiko menjerumuskan mereka dalam praktik riba yang dosanya sangat besar,” tegasnya.

Fenomena jasa tukar uang ilegal ini terlihat mencolok di sejumlah ruas jalan utama di Pekanbaru, seperti Jalan Hangtuah dan Jalan Diponegoro. Para pelaku menawarkan layanan dengan imbalan Rp 10 ribu untuk setiap penukaran Rp 100 ribu.

Selain merugikan secara materi, Firmansyah mengingatkan bahwa praktik tersebut juga berisiko membawa dampak lain, seperti peredaran uang palsu atau uang yang tidak layak edar.

Untuk itu, ia mendesak pihak berwenang, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pihak kepolisian, untuk segera menertibkan praktik tersebut guna melindungi masyarakat.

Firmansyah juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan mencari informasi terkait lokasi penukaran uang resmi yang telah disediakan oleh BI dan perbankan.

"Masyarakat harus cerdas dalam memilih layanan keuangan. Jangan sampai tergiur kemudahan yang ditawarkan, tetapi justru berujung pada kerugian," pungkasnya.

 

Sumber : ZULFIKRI /