Politikus Partai Gerindra ini tak hanya melihat dari kejauhan. Ia menghampiri langsung salah satu juru parkir dan menanyakan alasan pungutan yang melebihi ketentuan. Dalam perbincangan itu, Rizky menegaskan bahwa tarif parkir di Pekanbaru telah ditetapkan melalui Perwako, yakni Rp 2.000 untuk mobil dan Rp 1.000 untuk motor.

“Kalau ada yang ikhlas memberi lebih, itu rezeki tukang parkir. Tapi kalau meminta Rp 5.000 secara sepihak, apalagi dibayar di awal, itu sudah melanggar aturan. Kita harus tegakkan ketertiban,” katanya.

Ia juga mengingatkan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru serta Primer Koperasi Kartika Kodim 0301/PBR sebagai pengelola kawasan agar tidak tinggal diam terhadap persoalan ini. Ketidaktertiban parkir dan pungutan liar bukan hanya soal tata ruang, tapi menyangkut wajah kota dan nasib pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup dari kawasan kuliner tersebut.

“Jangan sampai gara-gara parkir semrawut, masyarakat malas datang, lalu UMKM jadi korban. Kita harus jaga ekosistem ini dengan baik,” ujar Rizky, yang juga menjabat sebagai Ketua Kadin Kota Pekanbaru.

Ia meminta masyarakat untuk taat aturan, termasuk menggunakan lahan parkir resmi yang telah disiapkan oleh Pemko Pekanbaru, seperti di halaman Mal Pelayanan Publik (MPP).

Rizky berharap, upaya pengawasan dan penertiban ini menjadi langkah awal membenahi tata kelola kawasan wisata kuliner agar lebih ramah, tertib, dan menjunjung keadilan.

“Perekonomian kita bisa tumbuh kalau semua pihak nyaman. Pengunjung tenang, UMKM untung, kota pun jadi tempat yang layak untuk dikunjungi,” tutupnya.

Sumber : ZULFIKRI /