LEGISLATOR

DPRD Pekanbaru Soroti Efisiensi Anggaran Rp 250 Miliar, Harap Selaras Arahan Presiden

GILANGNEWS.COM — Di tengah dinamika fiskal dan tekanan utang tunda bayar yang membayangi APBD Kota Pekanbaru 2025, langkah efisiensi anggaran menjadi keniscayaan. DPRD Kota Pekanbaru pun menyoroti pentingnya pelaksanaan efisiensi secara tepat sasaran dan sesuai arahan Presiden RI melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, mengungkapkan bahwa hingga awal Juni ini, pihaknya belum menerima laporan resmi terbaru dari Pemerintah Kota Pekanbaru terkait jumlah akhir efisiensi anggaran yang telah dirumuskan. Namun, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelumnya, sempat disampaikan angka efisiensi sementara sebesar Rp 250 miliar dari total APBD 2025 yang mencapai Rp 3,2 triliun.

"Perkembangannya memang masih dibahas di internal Pemko. Kita di DPRD baru dapat informasi bahwa efisiensi sekitar Rp 250 miliar. Tapi belum ada laporan resmi terakhir. Kabarnya hari ini mereka finalisasi," ujar Isa kepada Wartawan Rabu (4/6/2025).

Efisiensi ini dilatarbelakangi oleh Inpres yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun. Inpres tersebut menekankan pentingnya pemangkasan anggaran pada sektor-sektor non-prioritas, seperti belanja operasional perkantoran, perjalanan dinas, pemeliharaan, hingga honorarium yang tidak memberikan output terukur.

Isa menilai, Pemko perlu menyesuaikan diri dengan semangat efisiensi ini demi menjaga stabilitas fiskal dan memastikan bahwa anggaran difokuskan untuk program - program produktif dan menyentuh kebutuhan masyarakat langsung.

“Efisiensi ini harus dilakukan dengan arah dan tujuan yang jelas, bukan hanya memangkas angka. Harus diarahkan untuk memperkuat program yang memberi dampak, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” tegas Isa.

Sementara itu, beban fiskal Pekanbaru tahun ini turut diperberat oleh utang tunda bayar senilai Rp 480 miliar yang menjadi tanggungan pemerintah dari tahun sebelumnya. Hal inilah yang membuat pelaksanaan sejumlah kegiatan pemerintah belum berjalan optimal hingga pertengahan tahun.

"Efisiensi ini memang berpengaruh terhadap belum terlaksananya kegiatan di Pemko sampai hari ini. Tapi kita harapkan hasilnya nanti berdampak positif bagi masyarakat," tambahnya.

Isa juga menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus melakukan pengawasan dan memantau proses finalisasi efisiensi anggaran tersebut.

“Memang domainnya eksekutif, tapi kami tetap berkewajiban melakukan kontrol dan memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD digunakan seefektif mungkin,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dengan harapan besar, DPRD mendorong agar efisiensi ini tidak hanya menjadi formalitas anggaran, tetapi menjadi langkah nyata menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih sehat dan berpihak pada rakyat.


Tulis Komentar