Ia menekankan perlunya Pemko Pekanbaru membuat anggaran yang realistis dengan memperhitungkan secara cermat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami merekomendasikan agar Wali Kota melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala OPD. Pemimpin OPD harus benar-benar bekerja untuk meningkatkan PAD dan menambah kas daerah,” ujar Firman.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memberikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Banggar, yang telah menuntaskan pembahasan.

Ia menyebut APBD-P tahun ini akan difokuskan pada dua hal utama yakni pembayaran utang tahun sebelumnya dan perbaikan jalan rusak yang sudah lebih dari 20 tahun terbengkalai.

“Meski ruang fiskal terbatas, kami berkomitmen memperbaiki secara bertahap 1.300 titik jalan rusak yang tersebar di Pekanbaru,” tegas Agung.

Sebagai gambaran, DPRD bersama Pemko menyepakati nilai APBD Perubahan 2025 sebesar Rp3,210 triliun. Anggaran itu terdiri atas pendapatan daerah Rp3,182 triliun, belanja daerah Rp3,190 triliun, penerimaan pembiayaan Rp28,088 miliar, serta pengeluaran pembiayaan Rp20 miliar.

Jika dibandingkan dengan APBD murni 2025 yang mencapai Rp3,211 triliun, angka perubahan ini turun tipis sekitar Rp1,325 miliar. Perubahan tersebut mayoritas berasal dari penyesuaian dana bagi hasil transfer pemerintah pusat.

Sumber : ZULFIKRI SH /