Namun di sisi lain, masalah seperti ini sulit teratasi jika alokasi gas bersubsidi itu di lapangan tidak tepat sasaran sehingga mengharuskan pemerintah setiap tahun harus menyesuaikan jumlah kuota gas tersebut.

"Ini ranahnya kabupaten dan kota memang. Mereka yang punya wilayah, harusnya mereka bisa memperketat pengawasan agar masalahnya tidak itu-itu saja," sambungnya.

Menurut Kepala Biro Ekonomi dan SDA Setdakab Riau, Darusman, masalah distribusi gas elpiji 3 kilogram di Riau yang sering menjadi kendala, yakni untuk penyaluran di wilayah perbatasan.

"Sebagian besar masyarakat di sana memanfaatkan ketersediaan gas dengan daerah di sekitar sehingga penyaluran gas bersubsidi itu tidak sesuai dengan ketentuan kuota sebelumnya," katanya.

Dia menyontohkan, untuk wilayah perbatasan Pekanbaru-Kampar. Warga yang berada di wilayah Kampar cenderung mengambil gas elpiji 3 kilogram dari wilayah Pekanbaru, harusnya warga tersebut masuk dalam kuota Kampar namun malah memanfaatkan kuota gas dari wilayah perbatasan.

"Problemnya seperti itu yang kami lihat saat ini. Di sekitar perbatasan Pekanbaru itu memang masih banyak pemukiman warga. Tapi mereka masuknya dalam kuota Kampar. Namun karena lebih mudah mendapatkan gas dari Kota Pekanbaru, makanya kuota untuk Pekanbaru juga dimanfaatkan," kata Darusman.

Solusinya menurut dia, memang harus ada pengawasan ketat terhadap pendistribusian di lakukan oleh Pemkab kota masing-masing. Jika memang situasi di lapangan mengharuskan masyarakat seperti itu, artinya perlu ada kuota khusus untuk wilayah perbatasa, supaya masalah kelangkaan gas bisa teratasi.

Sumber : bertuahpos.com /  Editor : Septian Nandy