Anggota Komisi DPRD Riau dari daerah pemilihan Kuantan Singingi (Kuansing) Mardianto Manan menyatakan kekecewaannya terhadap caleg yang menganggap bahwa uang adalah satu-satunya hal yang diinginkan oleh orang miskin.
Ia menekankan bahwa penerimaan uang suap seharusnya dianggap sebagai penghinaan dan serangan terhadap martabat masyarakat.
"Caleg-caleg seperti itu berpikir kalau orang miskin isi kepalanya tidak ada selain uang. Orang miskin tidak mampu menelaah dan berpikir, makanya kasih saja Rp50.000 selesai urusan. Tanpa disadari, kalau kita menerima serangan fajar, politik uang seperti itu, kita sedang dihina di depan muka," ujar Mardianto, Selasa (30/1/2024).
Mardianto juga memperingatkan jika caleg yang terlibat dalam politik uang berhasil terpilih, mereka kemungkinan besar tidak akan menjalankan kewajiban mereka untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
Caleg semacam itu mungkin merasa hutangnya sudah lunas hanya dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat.
"Jadi saat dia jadi anggota dewan, ada dana pokir, datang masyarakat minta dibangunkan jembatan, rumah layak huni dan lain sebagainya, si anggota dewan bisa mengatakan 'loh untuk apa? Kan dulu sudah saya bayar Rp50.000 untuk anda, urusan kita sudah selesai'," tambahnya.
Mardianto juga mengakui dirinya sering dikritik oleh oknum-oknum yang terlibat dalam politik uang. Mereka berpendapat bahwa anggota dewan tidak perlu turun ke daerah-daerah dan tidak perlu mendengarkan aspirasi masyarakat.
"Mereka bilang sama saya simpan saja uang itu untuk diberi ke masyarakat jelang Pemilu. 'Orang miskin untuk apa ditanya kebutuhannya, kasih aja uang nanti dipilih juga kok'. Makanya saya sarankan kalau nanti ada caleg yang kasih uang, kalau perlu lempar (uangnya), usir (Calegnya). Enak saja kita dihina," tegasnya.
Mardianto menutup pernyataannya dengan meminta masyarakat untuk tidak menerima politik uang. Ia mengajak masyarakat untuk mengenali dan memahami caleg yang mencalonkan diri serta menolak terlibat dalam praktik politik uang yang dapat memperburuk garis kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat.
Bahaya Politik Uang
Politik uang memiliki banyak bahaya bagi demokrasi, antara lain:
Merusak kedaulatan rakyat
Politik uang dapat merusak kedaulatan rakyat karena masyarakat tidak lagi memilih wakilnya berdasarkan visi dan misi, melainkan berdasarkan uang. Hal ini dapat menyebabkan wakil rakyat yang terpilih tidak mewakili kepentingan masyarakat, melainkan kepentingan kelompok tertentu.
Menghambat pembangunan
Politik uang dapat menghambat pembangunan karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru digunakan untuk politik uang. Hal ini dapat menyebabkan pembangunan tidak berjalan secara maksimal dan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai.
Meningkatkan korupsi
Politik uang dapat meningkatkan korupsi karena caleg yang terpilih dengan uang akan berusaha mengembalikan modalnya dengan cara korupsi. Hal ini dapat menyebabkan korupsi merajalela dan merugikan negara.
Langkah Pencegahan Politik Uang
Untuk mencegah politik uang, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, antara lain:
Pemerintah
Pemerintah harus memperkuat regulasi dan penegakan hukum untuk mencegah politik uang. Pemerintah juga harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan politik uang.
Partai politik
Partai politik harus membersihkan diri dari praktik politik uang. Partai politik harus memberikan pendidikan politik kepada kadernya agar kadernya tidak terlibat dalam politik uang.
Masyarakat
Masyarakat harus menolak politik uang. Masyarakat harus cerdas dalam memilih wakilnya dan tidak mudah terpengaruh dengan uang.
Politik uang merupakan bentuk penghinaan dan bahaya bagi demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk mencegah politik uang.
Tulis Komentar