“Banyak infrastruktur kita rusak. Ini mempersulit masyarakat, terutama di daerah terpencil. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD saja, perlu dukungan dari APBN," katanya menegaskan.

Parisman, yang juga politisi Partai Golkar, menilai kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata. Ia berharap sinergi ini dapat segera diwujudkan agar masyarakat Riau tidak terus menerus menghadapi keterbatasan akibat minimnya akses infrastruktur.

“Kita tidak ingin masyarakat tetap terisolasi hanya karena anggaran terbatas. Dengan sinergi yang baik, kebutuhan infrastruktur bisa kita penuhi,” imbuhnya.

Lebih jauh, Parisman mendorong Pemerintah Provinsi Riau agar lebih aktif dalam menyusun dan mengajukan proposal pendanaan ke pemerintah pusat. Menurutnya, peluang mendapatkan anggaran dari APBN harus dimaksimalkan demi kepentingan masyarakat.

“Kita berharap Pemprov Riau lebih proaktif. Ini tanggung jawab bersama agar masyarakat mendapatkan akses infrastruktur yang layak,” ujarnya mengakhiri.

Penurunan alokasi APBD tahun 2025 menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan di Riau. Kerja sama lintas sektor diharapkan mampu menjadi solusi untuk memutus keterisolasian wilayah, sekaligus mendorong roda perekonomian daerah agar bergerak lebih cepat dan berkelanjutan.

Sumber : cakaplah /  Editor : GN 1