Sidak kemudian berlanjut ke tempat hiburan malam D’Poin Lounge & KTV di Jalan Ahmad Yani. Di lokasi ini, petugas melakukan pemeriksaan ke seluruh ruang karaoke. Hasilnya, tiga pengunjung kedapatan menggunakan narkoba dan langsung diamankan oleh personel Satnarkoba Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Tim juga menyambangi Angkasa Food Court di Jalan Angkasa, Kecamatan Payung Sekaki. Di lokasi ini ditemukan adanya room karaoke tanpa izin. Meski berlabel pujasera, pemilik tempat menyediakan hiburan karaoke yang tidak sesuai dengan izin peruntukannya.

Lokasi terakhir yang diperiksa adalah Live House, sebuah tempat hiburan malam. Di sini, tim kembali menemukan pelanggaran serius. Selain tidak memiliki izin usaha yang semestinya, usaha ini juga diduga melakukan penggelapan pajak. Usaha tersebut hanya membayar Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 10 persen, padahal berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024, tarif PBJT untuk jasa hiburan malam seperti diskotek, klub malam, karaoke, bar, dan spa ditetapkan sebesar 45 persen.

Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Robin Eduar menyatakan keprihatinannya atas temuan ini. Ia meminta dinas terkait segera mengambil tindakan tegas.

“Praktik seperti ini sangat merugikan masyarakat Pekanbaru dan juga berpotensi menggerus pendapatan asli daerah jika terus dibiarkan. Kami meminta DPMPTSP, Satpol PP, dan aparat penegak hukum segera bertindak,” tegas Robin.

Komisi I DPRD Pekanbaru berkomitmen melanjutkan pengawasan terhadap pelaku usaha yang tidak taat aturan. Mereka juga mendorong transparansi perizinan serta kepatuhan terhadap regulasi daerah demi terciptanya iklim usaha yang sehat dan adil.

Sumber : ZULFIKRI SH /