"Bayangkan, ada yang jualan kopi harga Rp8.000 segelas, tapi disuruh bayar pajak sejuta atau dua juta. Itu harus jual berapa gelas kopi?" ujarnya.

Robin mengingatkan bahwa pemahaman seperti ini seharusnya tidak dibiarkan menjadi masalah berulang. Ia mendesak Bapenda untuk proaktif turun ke masyarakat, memberikan edukasi secara berkala melalui sosialisasi langsung maupun media digital.

"Jangan sampai pelaku usaha kecil ini malah dikenai sanksi karena ketidaktahuan. Ini bukan sekadar penegakan aturan, tapi juga soal keadilan dan kepastian informasi bagi warga," ujarnya.

Robin juga menyoroti pentingnya reformasi sistem perpajakan daerah. Ia mengusulkan agar proses pembayaran dan pelaporan pajak dibuat lebih transparan dan sederhana. Salah satunya dengan mendorong pembayaran berbasis digital untuk mencegah interaksi langsung antara petugas dan pelaku usaha.

"Kita ingin pembayaran pajak dilakukan secara online. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga untuk menghindari potensi penyimpangan di lapangan," jelasnya.

Menurut Robin, pajak daerah memang menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah (PAD). Tahun ini, Bapenda Pekanbaru ditargetkan mengumpulkan PAD sebesar Rp1,1 triliun. Namun, target itu harus dicapai dengan pendekatan yang humanis dan solutif.

“Edukasi dan pelayanan yang informatif harus jadi prioritas. Jangan sampai semangat membangun kota justru menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha kecil yang sedang berjuang bertahan,” tutupnya.

Sumber : ZULFIKRI /