GILANGNEWS.COM - Total 17 duta besar RI untuk sejumlah negara dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin, salah satunya adalah Fadjroel Rachman--juru bicara sang RI-1. Pascapelantikan, tersisa satu misteri.
Jokowi melantik 17 duta besar RI di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/10/2021). Kegiatan digelar dengan menetapkan protokol kesehatan ketat.
Acara pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan dilanjutkan pembacaan sumpah pelantikan yang khidma
"Demi Allah saya bersumpah/Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara," demikian petikan sumpah pelantikan yang dibacakan Jokowi dan diikuti oleh para pejabat yang dilantik.
Fadjroel Rachman, juru bicara Presiden, dilantik sebagai Dubes Kazakhstan. Dengan pelantikan Fadjroel, posisi juru bicara Presiden Jokowi kosong.
Hingga saat ini, belum diketahui pasti nasib posisi juru bicara Jokowi usai Fadjroel dipastikan bakal bertugas di luar negeri. Arahan Jokowi pun masih nihil.
"Sampai saat ini belum ada arahan Presiden. Selain itu di istana sudah ada Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan KSP," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin kepada wartawan, Senin (25/10).
Fadjroel pernah ditanya detikcom soal hal ini dan dia mengatakan keputusan terkait penunjukan jubir merupakan hak Presiden Jokowi. Fadjroel yakin Jokowi sudah mempersiapkan yang terbaik.
"Presiden pasti sudah mengatur rencana terbaik untuk membantu beliau," kata Fadjroel, Jumat (22/10).
Saran untuk Jokowi
Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah berharap jubir Jokowi bisa diemban Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung.
"Menurut saya harus diperkuat ya, jadi malah saya mengharapkan Menseskab merangkap jubir itu. Karena seharusnya, juru bicara itu harus punya akses kepada rapat kabinet," kata Fahri Hamzah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/10/2021).
Fahri menilai selama ini jubir Jokowi tak memiliki akses untuk mengikuti rapat kabinet. Kerja jubir seperti itu, menurut Fahri Hamzah, tak boleh lagi terjadi.
"Yang saya tahu selama ini jubir-jubirnya nggak ada yang punya akses ke rapat kabinet. Terus dia nyari-nyari berita sendiri di internet, di apa, terus dia baru ngomong, gitu loh. Nggak boleh," ujarnya.
Mencontohkan Amerika Serikat (AS), Fahri menjelaskan jubir presiden setingkat dengan menteri. Oleh sebab itu, jabatan yang memiliki tugas mensosialisasikan program pemerintah itu tak bisa diemban figur yang setengah hati.
Sementara itu, Waketum PPP Arsul Sani bicara soal kapasitas jubir Jokowi kelak, yaitu berkemampuan komunikasi publik yang bagus, punya daya koordinasi tinggi, dan gampang dihubungi. Arsul Sani teringat sejumlah mantan jubir presiden di era sebelumnya. Jubir presiden di era sebelumnya, menurut Arsul, jago berkomunikasi, sehingga program dan pesan presiden dapat tersampaikan dengan baik ke publik.
"Zaman Gus Dur ada almarhum Pak Wimar Witoelar, itu saya kira juga bagus, zaman Pak SBY ada Julian Aldrin Pasha, itu juga bagus. Nah saya berharap Pak Jokowi itu kemudian menunjuk jubir apakah satu atau dua tentu berpulang menurut kebutuhan beliau kira-kira yang sosoknya itu paling tidak seperti Pak Wimar atau Pak Julian Aldrin itulah," ujarnya.
Nama Menseskab Pramono Anung mencuat untuk menjadi jubir Presiden Jokowi. Menurut Arsul, sosok Pramono Anung cukup kapabel, tapi patut diingatkan tugas Menseskab yang diemban sudah cukup berat.
Tulis Komentar